Berita

Kumpulan Berita dari Bagian Hukum Terkini

  • Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum dan Bagian Hukum se-Kalimantan Timur

    • Rakor Pelaporan Data Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
    • 26 November 2018
    • Posted By : dedy noviar harianto
    • 513 Kali
    Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum dan Bagian Hukum se-Kalimantan Timur

    Sumber Foto: JDIH Bagian Hukum


    SAMARINDA, Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur berlangsung di Samarinda pada tanggal 22 November 2018 yang lalu, workshop ini di hadiri anggota JDIH Kabupaten/Kota se-kalimantan timur yaitu JDIH Biro Hukum Provinsi Kaltim dan Kaltara, JDIH Bagian Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara, JDIH Bagian Hukum Kabupaten Kutai Timur, JDIH Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat, JDIH Bagian Hukum Kota Bontang, JDIH Bagian Hukum Kabupaten Mahulu, JDIH Bagian Hukum Kabupaten Berau, JDIH Bagian Hukum Kota Samarinda dan JDIH Bagian Hukum Kota Balikpapan, turut hadir sebagai narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bagian Hukum Kota Balikpapan serta Kepala Bagian Hukum Penajam Paser Utara, Workshop ini membahas diantaranya Penerapan JDIH BPK RI, Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan JDIH di Provinsi Kalimantan Timur, serta kebijakan percepatan integrasi website JDIH sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun  2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam pasal 10 ayat 2b ketentuan mengenai kebijakan pengembangan intergrasi Website JDIHN, dimana diwajibkan beritegrasi ke pusat JDIHN di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang bertujuan mewujudkan suatu database peraturan perundang-undangan yang teritegrasi, workshop ini pula menjadi ajang saling tukar informasi dan masukan serta silahturahmi antar sesama anggota JDIH terkait pengembangan Website dan regulasi yang berbasis web di daerah masing-masing.



  Sebelumnya Selanjutnya