Berita

Kunjungan Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ke Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur

• Kunjungan Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• 29 Juli 2020
• Posted By : admin JDIH
• 856 Kali

Sumber Foto: JDIH Bagian Hukum

Samarinda, Kunjungan kerja Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka Koordinasi kegiatan di bidang hukum sekaligus bersilahturahmi yang di hadiri oleh Kasubbag. JDIH dan dua orang staff disambut oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur Umi Laili,S.H., M.H., didampingi Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH serta Penyuluh Hukum Madya Eka Juraidah,S.H., M.H. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas beberapa agenda kerja yamg meliputi Pembahasan rencana pembentukan Peraturan Derah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Bantuan Hukum bagi Orang miskin / Kelompok Masyarakat Miskin tahun 2021. Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undand-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengingat bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, khususnya warga Masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Kutai Kartanegara. pertemuan tersebut juga dibahas target Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 tentang pembentukan Desa/Kelurahan sadar Hukum serta membahas kriteria pembentukan Desa/ Keluarahan sadar Hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan beberapa kriteria sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum seta surat edaran nomor PHN-OS.HN.04.04 tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selanjutnya Sinergitas antara Kanwil Kemenkumhan Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kutai Karta Negara dalam mewujudkan rencana kegiatan tersebut di tahun 2021, serta kewajiban Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum mempunyai Aplikasi Sistem IDLIS (Information Documentation and Information System) berbasis IT sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (PERPRES).