Assalamualaikum Bu Hartati,

Terima kasih telah berkunjung ke laman website JDIH Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara. Kami sangat mengapresiasi pertanyaan yang ibu sampaikan.

Terkait dengan pertanyaan ibu melalui laman website kami, apa tugas dan peran seorang Aparatur Sipil Negaa.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang lebih sering di singkat dengan ASN adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengelolaan aparatur sipil Negara di Indonesia.

Terkait dengan pertanyaan Bu Hartati tersebut tugas seorang ASN menurut UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pasal 11 meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2. Memberikan pelayanan publik yang professional dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun peran dari seorang ASN (pasal 12 UU No 20 TAhun 2023 tentang ASN) berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasioanal melalui kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan tugas dan peran seorang Aparatur Sipil Negara, sepert yang ibu tanyakan melalui laman website JDIH, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Hormat Kami,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban pada jdih.kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Pagi Pak Ridwansyah

Kami sangat mengapresiasi atas kunjungan dan konsultasi hukum yang bapak sampaikan pada laman JDIH.

Terhadap konsultasi yang Bapak sampaikan, kami mencoba memberikan saran yang bersifat tidak mengikat yaitu maraknya perjudian online memang saat ini sudah semakin massif dan menyasar ke berbagai kalangan, tidak terkecuali kalangan Aparatur Sipil Negara, Judi Online sendiri telah diatur secara khusus didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” yang didalam penjelasan Pasal tersebut diterangkan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Terhadap fenomena perjudian online yang terjadi dikalangan ASN, Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana didalam surat tersebut ditegaskan keterlibatan praktik Judi online oleh ASN juga termasuk dalam pelanggaran disiplin dan ditetapkan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat judi online dengan merujuk pada UU ASN dan Peraturan Pelaksanaannya.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, terhadap ASN yang melakukan perjudian online dapat dikenakan Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang ataupun berat yakni:

1. Pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Masih berdasarkan SE tersebut diatas disebutkan juga apabila ASN tersebut terkena proses pidana akibat Judi Online, yakni:

1. Terhadap ASN yang berstatus tersangka dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Terhadap ASN yang berstatus sebagai terdakwa dalam persidangan, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. apabila terdapat ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian daring/online, maka terhadap ASN tersebut wajib diberhentikan sementara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;

Demikian jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan saudara, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hotmat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban pada jdih.kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Siang, salam sejahtera Ibu Wati, terima kasih telah berkunjung dan mengakses website JDIH Bagian Hukum Setkab Kutai Kartanegara.

Aturan mengenai disiplin PNS tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), di dalamnya memuat hukuman atau sanksi disiplin jika PNS melanggar kewajiban.

Terdapat berbagai jenis Sanksi Disiplin bagi PNS yang sering bolos kerja atau tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dimana jenis sanksi tergantung dengan jumlah hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah/bolos yang dilakukan oleh PNS tersebut.

Berikut jenis sanksi dan ancaman hukuman berdasarkan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Sanksi Disiplin Ringan (Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) jo.  Pasal 9 ayat (2) huruf b PP 94 Tahun 2021)

Sanksi Disiplin Ringan, dalam bentuk teguran, baik secara lisan ataupun tertulis.

1. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah/bolos 3 hari dalam setahun, akan diberi teguran lisan.
2. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah/bolos 4-7 hari dalam setahun, akan mendapat teguran secara tertulis.

3. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah/bolos 7-10 hari, akan diberi surat pernyataan tidak puas.

Sanksi Disiplin Sedang (Pasal 8 ayat (1) huruf  dan ayat (3) jo.  Pasal 10 ayat (2) huruf f PP 94 Tahun 2021)

Sanksi Disiplin Sedang dalam bentuk pemotongan Tunjangan kinerja (tukin).

1. Bolos kerja 11-13 hari dalam setahun, akan mendapat sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan.
2. Bolos kerja 14-16 hari setahun, akan mendapat sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan.

3. Jika bolos kerja 17-20 hari, akan memberi sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan.

Sanksi Disiplin Berat (Pasal 52 ayat (3) huruf g dan ayat (4) UU ASN jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (4) jo.  Pasal 11 ayat (2) huruf d PP 94 Tahun 2021)

Sanksi Disiplin Berat dalam bentuk Penurunan jabatan hingga Pemecatan.

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam satu tahun.
2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25- 27 hari kerja dalam satu tahun.
3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi yang bolos kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun.
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

Sebagai tambahan informasi, bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dan mengulangi pelanggaran yang sifatnya sama, maka dapat dijatuhi jenis hukuman disiplin lebih berat dari hukuman terakhir.

Selanjutnya untuk penjatuhan sanksi sebagaimana disebut diatas haruslah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut jika terbukti maka penjatuhan sanksi dapat dilaksanakan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Salam hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Assalamualaikum Pak Santoso, terima kasih telah berkunjung ke laman website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Terkait dengan pertanyaan bapak, mengenai perbedaan istilah peradilan dan pengadilan berdasarkan penelusuran kami pada dasarnya tidak terdapat dalam peraturan perundang-Undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai definisi peradilan maupun pengadilan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara kita, pada umumnya pun tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus.

Akan tetapi UU Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia, kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) mengatur Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sedangkan istilah pengadilan banyak digunakan didalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, misal dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan pada ayat (2) pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum, yang menunjukkan bahwasannya istilah Pengadilan lebih mengarah ke arti suatu Lembaga.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara keduanya adalah pengadilan merupakan Lembaga subjek hukum tempat untuk mencari keadilan sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan bapak, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH.

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Assalamualaikum Wr Wb,

Selamat siang Bapak Andhi, terima kasih telah berkunjung dan mengakses website JDIH Bagian Hukum Setdakab. Kutai Kartanegara.

Untuk menjawab pertanyaan yang Bapak Andhi sampaikan terkait bagaimana Pandangan Hukum terhadap Judi online (situs) sebagai sponsor klub dan apa dampak hukum yang mungkin timbul?

Judi Online (judol) adalah segala bentuk permainan yang menggunakan uang atau nilai sebagai taruhan melalui media internet atau sistem elektronik dengan hasil yang bergantung pada keberuntungan. Pertanggung jawaban hukum klub yang menerima sponsorship berpotensi dianggap memiliki unsur kesengajaan atau setidak-tidaknya kelalaian apabila tidak melakukan pemeriksaan legalitas terhadap sumber pendanaan sponsor. Sponsor judi online pada klub dapat diartikan adanya kerjasama pendanaan dan promosi dari penyelengaara judi online kepada klub olahraga biasanya melalui :

• Pemasangan logo pada jersey atau stadion;
• Promosi pada media sosial klub; dan
• Kontrak kerjasama komersial.

Bagaimana pandangan hukum melihat hal ini, bahwa secara umum perjudian dilarang di Indonesia termasuk yang dilakukan secara online, karena itu segala bentuk penyelenggaraan, promosi, distribusi akses, maupun keterlibatan dalam aktivitas perjudian dapat dianggap melanggar hukum. Jika klub menerima sponsor dari Judi Online berarti tindakan tersebut berpotensi dinilai sebagai turut mempromosikan perjudian illegal dan membantu penyebaran konten bermuatan perjudian sehingga secara hukum tidak dibenarkan.

Dampak hukum yang akan timbul terhadap kegiatan sponsorship dari judi online sebagai berikut :

1. Ancaman/sanksi Pidana

• KUHP

Berdasarkan KUHP yang berlaku saat ini, terhadap klub/pengurus klub yang bekerjasama dengan penyelenggara Judi online dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, sebagaimana diatur dalam Pasal 426 ayat (1).

• UU ITE

Pihak yang terlibat termasuk pengurus klub yang bekerjasama dengan sponsor Judi Online berpotensi dikenakan pidana penjara dan pidana denda karena dianggap turut serta dalam kegiata perjudian atau menyebarkan informasi elektronik bermuatan perjudian, sebagaimana Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan “setiap orang dilarang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE menentukan bahwa pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Sanksi Pidana Tambahan dan/atau Administratif

Selain ancaman pidana penjara dan denda, terhadap klub juga dimungkinkan akan menghadapi atau dapat dikenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 426 ayat (2) KUHP yang menyebutkan, “Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f” dimana Pasal 86 huruf f adalah pencabutan hak menjalankan profesi tertentu.

Dari uraian yang kami sampaikan dapat ditegaskan  sebagai berikut :

• Judi online merupakan kegiatan illegal di Indonesia;
• Sponsorship dari judi online kepada klub dapat dianggap bentuk promosi perjudian yang melanggar hukum atau turut serta pada permainan judi; dan
• Klub yang menerima sponsor tersebut berpotensi terkena sanksi pidana penjara/denda dan sanksi pidana tambahan/administratif.

Demikian jawaban dan penjelasan dari kami terkait bagaimana Pandangan Hukum terhadap Judi online (situs) sebagai sponsor klub dan apa dampak hukum yang mungkin timbul, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

 Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat siang, Ibu Dewi Putri, kami sangat mengapresiasi atas kunjungan dan pertanyaan yang ibu sampaikan pada laman JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menjawab atas konsultasi yang ibu sampaikan, Artificial Intelligence (AI) adalah kecerdasan buatan yang pada sistemnya dapat memahami, belajar dan berfikir layaknya manusia. AI kecanggihan teknologi yang memungkinkan computer dan mesin mensimulasikan pembelajaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan kreativitas manusia. AI berkembang sangat pesat di berbagai bidang, termasuk Hukum, dimana AI mengubah cara manusia bekerja, banyak membantu manusia menyelesaikan tugas-tugas kompleksnya dan bahkan sangat mempengaruhi sektor hukum dan pemerintahan.

Tetapi dalam Hukum Indonesia, AI hanya di golongkan sebagai obyek hukum, bukan subyek hukum, karena AI dianggap sebagai barang atau alat atau perangkat yang digunakan oleh manusia dalam mencapai tujuannya masing-masing, hal ini dapat kita lihat dari beberapa peraturan yang ada di Indonesia, antara lain:

• Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,mengatakan bahwa yang di maksud pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
• Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menerangkan Investor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan ide yang di tuang kedalam kegiatan yang menghasilkan investasi.
• Pasal 1 angka 5 UU ITE, AI beroperasi lewat proses pengumpulan dan pengola data, dan mampu bertindak secara otomatis atas intruksi manusia. Pemilik atau operator AI di sebut sebagai agen elektronik, sehingga tanggung jawab akan di bebankan kepada pemilik atau operator AI tersebut.

Pada ketiga undang-undang tersebut hanya mengakui AI sebagai obyek kekayaan intelektual, karena yang dimaksud Investor dalam hukum hak cipta atau hukum paten harus manusia, bukan alat teknologi seperti AI. 

Pengadilan Mahkamah Agung di Inggris juga menolak mengakui AI memiliki hak paten atau sebagai investor, hanya mengakui manusia sebagai investor dalam hukum paten di Inggris. Pengadilan berpendapat hak paten hanya melekat pada individu yang memahami dan mengerti tentang hak tersebut, dimana hal tersebut tidak dimiliki oleh AI.

Pada Kantor Hak Cipta Amerika Serikat pun tidak mengakui hak cipta yang di hasilkan oleh AI. Karena pada prinsipnya bahwa hak cipta hanya akan di berikan kepada pencipta yang memiliki niat dan tidakan kreatif, sedangkan hal tersebut tidak di miliki AI.

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan, sekalipun AI memiliki kecanggihan, yang selalu menghasilkan inovasi dan kreatif, terkait status hukumnya di Indonesia dan dibeberapa negara, AI saat ini terbatas sebagai obyek hukum, bukan subjek hukum, karena AI tidak memiliki kesadaran, kemampuan menghendaki dan atau tanggung jawab moral seperti manusia. Tanggung jawab atas kerugian bagi orang lain akibat semua tindakan AI, hingga saat tanggung jawab melekat pada pemilik, operator, penggembang atau pengguna AI tersebut.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH.

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat sore Ibu Amel.

Kami sangat mengapresiasi ibu sudah mengakases website kami dan mengajukan konsultasi hukum.

Terkait pertanyaan saudara mengenai pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat tidak mampu, secara nasional telah diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016.

Sedangkan untuk di wilayah Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan Peraturan Daerah Prov Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Bahwa untuk tambahan informasi, dalam memperoleh Bantuan Hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi  syarat-syarat berdasarkan  peraturan perundang-undangan dimana pemohon bantuan mengajukan permohonan, misal apabila ingin mengajukan permohonan bantuan hukum ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2019, syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Permohonan paling sedikit memuat:

• identitas Pemohon atau calon Penerima Bantuan Hukum; dan
• uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

1. Permohonan juga harus melampirkan:

• foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
• surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum; dan
• dokumen yang berkenaan dengan perkara.

1. Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:

• kartu jaminan kesehatan masyarakat;
• kartu keluarga sejahtera;
• kartu beras miskin;
• kartu Indonesia pintar;
• kartu Indonesia sehat;
• kartu perlindungan sosial; atau
• dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin

Bahwa untuk menyampaikan permohonan di atas, diajukan kepada Pemberi Bantuan Hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan memiliki kantor tetap di wilayah Kalimantan Timur serta pemohon tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan kepada lebih dari 1 (satu) Pemberi Bantuan Hukum untuk perkara/permasalahan yang sama.

Demikian saran kami atas pertanyaan konsultasi anda.

Salam hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Siang Bu Marlina, terima kasih telah berkunjung dan mengakses website JDIH Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berkaitan dengan konsultasi hukum yang ibu sampaikan kepada kami, sebagaimana disebutkan dalam syarat calon kepala desa, pada dasarnya kepala desa dapat mencalonkan kembali menjadi calon kepala desa selama tidak menjabat lebih dari 2 kali masa jabatan.

Hal demikian dipertegas dengan ketentuan masa jabatan kepada desa yang tercantum dalam Pasal 39 UU 3/2024, yang berbunyi:

1. Kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Masa jabatan kepala adalah selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dijabat selama 2 kali masa jabatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Menjawab pertanyaan Anda,  bagi kepala desa yang ingin mencalonkan diri kembali menjadi kepala desa dibolehkan tanpa harus dilakukan pengunduran diri, selama kepala desa yang bersangkutan memenuhi syarat calon kepala desa.

Walaupun demikian, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa kepala desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP 43/2014, sebagai berikut:

Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Jadi walaupun tidak diharuskan untuk mengundurkan diri, akan tetapi kepala desa yang ingin mencalonkan diri kembali harus cuti sejak tahap pencalonan sampai dengan tahap penetapan. Selama cuti ini, tugas kepala desa dan kewajiban kepala desa dilaksanakan oleh sekretaris desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Salam hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Siang Bapak Kamarudin, terima kasih telah berkunjung dan mengakses website JDIH Bagian Hukum Setkab Kutai Kartanegara.

Sehubungan dengan konsultasi hukum yang bapak sampaikan, Perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum adalah dua konsep berbeda dalam hukum perjanjian, khususnya dalam Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya.

Agar hubungan Hukum setiap orang yang terikat melalui perjanjian itu sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat antara kedua belah pihak; Sepakat antar kedua belah pihak artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian , tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri.

2. Para pihak cakap hukum; Cakap hukum bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap.

3. Suatu hal tertentu; Suatu hal tertentu artinya dalam sebuah perjanjian harus mengenai objek tertentu, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

4. Suatu sebab yang halal; Suatu sebab yang halal yaitu isi dan tujuan perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban.

Jadi Perjanjian Dapat dibatalkan atau batal demi hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perjanjian dapat dibatalkan (Vernietigbaar)

    Sepakat dan Cakap Hukum dalam syarat sahnya perjanjian merupakan syarat subyektif dari sebuah perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan.

Perjanjian dapat dibatalkan atau Voidable artinya perjanjian yang sah secara formal tetapi mengandung cacat kehendak atau dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum, sehingga salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan dari perjanjian tersebut. Ini diatur di Pasal 1320 (1) dan (2), 1321-1330 KUHPerdata.

1. Perjanjian Batal demi Hukum (Nietig)

Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian merupakan syarat obyektif dari sebuah perjanjian, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif (suatu hal tertentu dan/atau suatu sebab yang halal) akibatnya perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Atau dikenal dengan sebutan null and void, perjanjian ini yang dari awal sudah tidak sah karena bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian. Ini diatur di Pasal 1320 (3) dan (4), 1335-1337 KUHPerdata.

Demikian jawaban dan penjelasan dari kami terkait Perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagaimana yang ditanyakan saudara, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat siang Pak Widjan, kami sangat berapresiasi atas kunjungan anda pada laman JDIH Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sehubungan dengan pertanyaan yang bapak sampaikan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan kesetaraan hak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya dan ASN disabilitas, dengan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier dan kesejahteraan. 

Berikut adalalah hak yang di miliki ASN pada umumnya:

1. Gaji dan Tunjangan: Menerima gaji dan tunjangan yang sesuai dengan jabatan dan golongan.
2. Cuti dan waktu istirahat: Mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti lainnya sesuai dengan peraturan dan mendapatkan waktu istirahat yang cukup
3. Pengembangan Karier: Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan karier.
4. Perlindungan Hukum: Mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
5. Kesejahteraan: Menerima fasilitas kesejahteraan, seperti asuransi kesehatan dan bantuan sosial.
6. Penghargaan: Mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja yang baik.
7. Jaminan Pensiun: Mendapatkan jaminan pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut beberapa hak yang dimiliki oleh ASN penyandang disabilitas :

1. Kesempatan Kerja yang Setara: penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan karier.
2. Perlindungan dari Diskriminasi dan pendampingan: ASN penyandang disabilitas dilindungi dari diskriminasi dalam bentuk apa pun di tempat kerja. dan pendampingan selama proses hukum atau pekerjaan.
3. Aksesibilitas: Mereka berhak mendapatkan akses yang sama dalam memperoleh informasi, fasilitas, dan layanan publik.
4. Akomodasi yang layak: ASN penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang layak selama proses pekerjaan atau hukum, seperti penyesuaian waktu kerja atau fasilitas khusus.
5. Pengembangan Karier: penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan pengembangan karier yang setara dengan rekan kerja lainnya.Kesetaraan hak: ASN penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan ASN lainnya dalam memperoleh kesempatan kerja, promosi, dan penghargaan.
6. Pelayanan publik yang inklusif: ASN penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan publik yang inklusif dan ramah disabilitas.
7. Pelayanan kesehatan dan rehabilitasi: Akses ke layanan kesehatan dan rehabilitasi untuk mendukung kesehatan dan kemampuan ASN penyandang disabilitas.
8. Cuti dan Waktu Istirahat: penyandang disabilitas memiliki hak atas cuti tahunan, cuti sakit, cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti keguguran, serta cuti khusus untuk keperluan terapi medis atau kondisi darurat terkait disabilitas
9. Penghargaan dan pengakuan: Penghargaan dan pengakuan atas prestasi dan kontribusi ASN penyandang disabilitas

Hak-hak di berikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja ASN Disabilitas maupun ASN pada umumnya, serta memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan efisien.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Hormat kami,

Tim Pengasuh.

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat sore Ibu Rania

Terima kasih telah berkunjung dan memanfaatkan laman JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

  Mengenai pertanyaan saudari terkait dengan wasiat seseorang yang sebagian hartanya diwasiatkan untuk membiayai kuliah anak angkatnya apakah sah secara hukum, menurut aturan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

• Pasal 830 KUHPerdata: Pewarisan hanya terjadi karena kematian.
• Pasal 875 KUHPerdata: Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.
• Pasal 954 KUHPerdata: Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Bagi yang beragama Islam) dikenakan Pasal:

• Pasal 194 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KHI:
• Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga.
• Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
• Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

        - Pasal 209 ayat (2) KHI :

(2)  Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

  Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa didalam KUHPerdata tidak diatur secara khusus mengenai hak waris anak angkat akan tetapi menurut pemahaman kami berdasarkan KUHPerdata anak angkat tidak memiliki hak waris langsung dari orang tua angkatnya karena tidak ada hubungan darah, akan tetapi pemberian harta warisan untuk anak angkat dapat melalui mekanisme wasiat atau testamen, dengan memperhatikan batasan legitime portie  ahli waris, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal warisan status anak angkat tidak sama dengan anak kandung karena berdasarkan hubungan darah (nasab). Namun, KHI memberikan solusi melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta warisan orang tua angkatnya.

  Berdasarkan hal tersebut diatas maka wasiat yang dibuat oleh seseorang terhadap anak angkatnya menurut pendapat kami adalah sah sepanjang wasiat tersebut memenuhi syarat formil (dibuat sesuai prosedur, idealnya dihadapan Notaris) dan materiil (tidak melampaui batasan yang diizinkan hukum yang berlaku) dalam arti wasiat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan yang tidak melebihi sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya.  

  Demikian jawaban dari kami terkait dengan dasar hukum terhadap contoh kasus diatas dan sahnya wasiat yang diberikan oleh ahli waris terhadap anak angkatnya, semoga bermanfaat dan terima kasih. 

Salam Hormat,

Tim Pengasuh.

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Assalamualaikum Wr Wb

Selamat Siang Bapak Sulistyo, terima kasih telah berkunjung dan mengakses melaui website JDIH Bagian Hukum Setkab Kutai Kartanegara.

Menjawab pertanyaan saudara sampaikan bahwa Jika terdapat sertifikat tanah ganda, apa upaya hukum yang dapat dilakukan?

Sertifikat merupakan pegangan yang kuat dalam pembuktian hak miliknya, sebab dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang secara hukum, namun kasus sertifikat ganda masih kerap terjadi diwilayah Indonesia yang mengakibatkan para pemegang sertifikat tanah saling menuding satu sama lain bahawa sertifikat yang mereka miliki adalah benar, apa langlah atau apa upaya hukum bila terjadi adanya sertifikat ganda tersebut.

Sebagaimana Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 berbunyi Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Jadi upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Melalui BPN

Pasal 1 angka 5 Permen ATR/Kepala BPN 21/2020 menyebutkan bahwa, pengaduan sengketa dan  konflik yang selanjutnya disebut pengaduan adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya atau merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/atau kepemilikan bidang tanah tertentu.

Kemudian dalam Pasal 6 (1) Permen ATR/Kepala BPN 21/2020 menyebutkan penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan :

1. pengkajian kasus;
2. gelar awal;
3. penelitian;
4. ekspos hasil penelitian;
5. rapat koordinasi;
6. gelar akhir;
7. penyelesaian kasus.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 tahun 2020 menyebutkan yaitu:

Pasal 34 ayat (2) dalam hal terdapat satu atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertifikat dimaksud dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 6 (1).

Pasal 34 ayat (3) pembatalan dilakukan terhadap sertifikat yang berdasarkan hasil penaganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui PTUN

Selain mengajukan pengaduan kepada Kantor BPN, trhadap permasalahan sertifikat tanah ganda tersebut, dapat juga mengajukan gugatan pembatalan terhadap salah satu dari sertifikat ganda, Pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat tindakan administratif tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

3. Membuat Laporan Kepada Pihak Kepolisian

Apabila ditemukan indikasi pemalsuan sertifikat ha katas tanah, maka melaporkan ke pihak Kepolisian bisa menjadi langkah yang dapat diambil, adapun laporan tersebut terkait dengan dugaan pemalsuan sertifikat, penyerobotan tanah dan tindak pidana lainnya.

Demikian jawaban dan penjelasan dari kami terkait jika terdapat sertifikat tanah ganda, apa upaya hukum yang dapat dilakukan sebagaimana yang ditanyakan saudara, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat siang Pak Anasrullah Jamal

Terima kasih sudah mengakses website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terima kasih atas saran dan masukan dari bapak yang sangat membangun. Terhadap Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 40 Tahun 2022, telah kami upload pada website kami dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa dipungut biaya.

Demikian rubrik kami, terima kasih.

Salam hormat,

Tim Pengasuh

Pagi,

Terima kasih Bu Anita telah berkunjung ke laman JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur kewajiban mutlak bagi setiap pengendara dan penumpang kendaraan bermotor. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas, melainkan pilar utama menciptakan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran di jalan. Memahami pasal-pasal UU LLAJ untuk menekan angka kecelakaan dan membangun budaya tertib berlalu lintas, serta melengkapi surat kendaraan seperti STNK, yang paling penting, pengendara wajib memastikan kelaikan fungsi kendaraan seperti rem, lampu, ban dan lain-lain. Pelanggaran kelaikan teknis ini dapat berujung pada sanksi pidana jika mengakibatkan kecelakaan serius.

Bagi pengendara, kewajiban dasar meliputi legalitas dan keamanan, salah satunya pengemudi wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan (Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 atau UU LLAJ, fungsi seorang pengendara bermotor memiliki SIM adalah sebagai bukti bahwa orang tersebut memiliki kompetensi mengemudi (Pasal 86 UU LLAJ), dan apabila seseorang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tidak memiliki SIM dapat dipidana pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281 UU LLAJ).

Terkait dengan pertanyaan Ibu, bagaimana apabila pada saat ada pemeriksaan kendaraan bermotor ibu lupa membawa fisik surat izin mengemudi (SIM) tetapi ibu hanya memiliki foto SIM?

Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ mengatur setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan SIM pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor, kemudian apabila pengemudi melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas kepolisian berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran serta menahan sementara atau mencabut SIM sementara sebelum diputus oleh pengadilan (Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut apabila ibu tidak dapat menunjukkan dokumen fisik SIM yang ibu punya pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan maka ibu dapat diduga melanggar Pasal 106 ayat (5) huruf b dan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ.

Bagaimana dengan foto SIM yang ibu punya? Memang berdasarkan UU ITE Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, apabila hanya melihat ketentuan tersebut akan memiliki anggapan seolah-olah setiap informasi elektronik (setiap foto dan sejenisnya) dapat dianggap merupakan alat bukti hukum yang sah, akan tetapi ketentuan tersebut tidak terlepas dari ayat (3) yang menyebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”, sehingga tidak serta merta setiap foto atau dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai bukti hukum yang sah.

Berdasarkan hal tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pertanyaan ibu, maka foto yang ibu punya tidak dapat digunakan sebagai keabsahan bahwa ibu memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan Ibu, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

 Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat siang pak Syahrial Noor

  Terima kasih telah berkunjung ke laman JDIH dan menggunakan website JDIH Bagian Hukum Setkab Kukar.

  Sebelum kami menjawab pertanyaan bapak, kami jelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan yang diatur dalam 351 KUHP, Penganiayaan adalah tindakan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau sengaja merusak kesehatan orang lain, sedangkan mengenai jenis penganiayaan beserta ancaman hukumannya dapat kami sebutkan sebagai berikut :

1. Penganiayaan Biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3): seseorang yang melakukan tindakan menyakiti atau merusak Kesehatan orang lain, yang tidak termasuk penganiayaan ringan dan berat dikarenakan akibat luka biasa dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda, akibat luka berat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan akibat kematian dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun.
2. Penganiayaan Ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP ayat (1): Penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit, luka atau halangan dalam aktifitas sehari-hari, dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda.
3. Penganiayaan Berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3): Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, apabila akibat luka ringan/biasa dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun, akibat luka berat dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun dan akibat kematian dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun.
4. Penganiayaan Berat diatur dalam Pasal 354 KUHP ayat (1) dan ayat (2): Penganiayaan yang dengan sengaja dilakukan dan mengakibatkan luka berat pada korban, dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 8 tahun, dan penganiayaan diakibatkan kematian dikenakan hukuman pidana paling lama 10 tahun.
5. Penganiayaan Berat Berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP ayat (1) dan ayat (2): Penganiayaan berat yang juga dilakukan dengan rencana, dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan penganiayaan diakibatkan kematian dikenakan hukuman pidana paling lama 15 tahun.

Berdasarkan penjelasan kami diatas, maka menjawab pertanyaan Saudara perbuatan si pelaku adalah tindakan penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dan Pasal 352 ayat (1) berbunyi “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka Penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian. diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” sedangkan dalam Pasal 352 KUHP ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 3 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP berbunyi “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali” maksud dari bunyi Pasal 3 tersebut bertujuan untuk  menyesuaikan nilai uang dalam pasal Tindak Pidana Ringan (Tipiring) menjadi realistis karena nilai uang sudah tidak relevan.

Bahwa menurut contoh kasus tersebut diatas korban menderita luka di wajah seperti lebam atau memar, sobek kulit atau pendarahan ringan dimana luka ini menurut hemat kami dapat dikategorikan penganiayaan biasa jika luka tersebut tidak mengakibatkan cacat tetap, tidak membahayakan nyawa dan tidak termasuk dalam kategori luka berat maka pelaku tersebut dapat dianggap melakukan suatu tindakan penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan yang diancam dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP ayat (1) dan Pasal 352 KUHP ayat (1).

  Demikian jawaban dari kami terkait dengan sanksi pelaku yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban dan jenis penganiayaan yang dialami oleh korban, sebagaimana ditanyakan oleh saudara, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban pada jdih.kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Assalamualaikum

Halo Bapak ANDRA,

Terima kasih sudah mengakses dan memanfaatkan Website JDIH Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami mengapresiasi konsultasi hukum yang anda sampaikan melalui website JDIH.

Sebelum kami menjawab pertanyaan Saudara, kami sampaikan dikarenakan Saudara tidak menyebutkan apakah “Desa” yang saudara tanyakan apakah termasuk Desa Adat, maka kami asumsikan “Desa” yang saudara tanyakan tidak termasuk dengan kewenangan “Desa Adat”.

Mengenai Kewenangan Desa didalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (beserta perubahannya) jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2o14 Tentang Desa (beserta perubahannya) jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, terdapat 2 (dua) jenis asal kewenangan desa  yakni, kewenangan yang dapat diatur dan dilaksanakan/diurus sendiri oleh Desa (jenis kewenangan yang bersumber dari atribusi) dan kewenangan yang dilaksanakan/diurus oleh Desa (jenis kewenangan yang bersumber dari pendelegasian).

Jenis kewenangan Desa yang dapat diatur dan dilaksanakan sendiri oleh Desa terdiri dari:

1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul yaitu hak yang prakarsa merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

      Kewenangan ini paling sedikit terdiri dari :

1. sistem organisasi masyarakat adat;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. pengelolaan tanah kas Desa; dan
5. pengembangan peran masyarakat Desa

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

• Kewenangan ini paling sedikit terdiri dari :

1. pengelolaan tambatan perahu;
2. pengelolaan pasar Desa;
3. pengelolaan tempat pemandian umum;
4. pengelolaan jaringan irigasi;
5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. pengelolaan embung Desa;
10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
11. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

3. Bahwa selain kewenangan yang telah disebutkan diatas (yang telah disebutkan didalam peraturan perundang-undangan), Desa juga dapat mempunyai kewenangan-kewenangan lain berdasarkan Hak Asal Usul dan/atau berdasarkan kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi dengan melibatkan/mengikutsertakan Pemerintah Desa.

Sedangkan Jenis Kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh Desa (Desa tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur), terdiri dari:

1. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Maka menjawab pertanyaan Saudara, berdasarkan yang telah kami uraikan diatas, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya berdasarkan Hak asal usul dan/atau kewenangan lokal berskala desa, akan tetapi perlu diingat dalam menjalankan kewenangan-kewenangan tersebut, Desa harus terlebih dahulu menetapkan dalam Peraturan Desa yang pembentukannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian jawaban kami atas pertanyaan saudara, semoga bermanfaat.

TIM PENGASUH

Selamat siang Saudara Abdi Sukmajaya  

Terima kasih telah beranjangsana dan memanfaatkan laman JDIH Pemda Kukar.

Sebelum kami menjawab pertanyaan Saudara, kami jelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas ada 3 golongan yakni kecelakaan lalu lintas ringan yang merupakan kecelakaan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sedangkan kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Mengenai pertanyaan saudara terkait ancaman pidana sesorang pengemudi dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan dan korban tidak meninggal dunia dapat dikenakan sanksi pidana dalam bentuk pidana penjara dan/atau denda berdasarkan Pasal 283, Pasal 310 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 311 ayat (1) s/d ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 283

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

2. Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):

• Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
• Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
• Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3. Pasal 311 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):

• Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
• Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
• Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
• Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dalam praktek, selain dikenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009, biasanya juga dikenakan Pasal 360 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana sebagai Pasal pelapis, bunyi Pasal 360 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana yaitu sebagai berikut :

• Barangsiapa lantaran kesalahan/kelalaiannya membuat orang lain luka berat, dihukum penjara paling lama lima tahun atau hukuman kurungan paling lama satu tahun.
• Barangsiapa lantaran kesalahan/kelalaiannya menjadikan orang lain sakit sementara (tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau jabatannya dalam kurun waktu tertentu), dihukum penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan penjara paling lama enam bulan atau denda paling tinggi Rp. 4.500.

Bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat si pelaku mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk dapat dikategorikan sebagai dolus eventualis (kesengajaan tidak langsung) dalam arti pengemudi dalam keadaan sadar akan risiko kecelakaan yang mungkin terjadi akibat mengemudi kendaraannya dalam keadaan mabuk namun tetap melakukannya, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan sebagai kesengajaan bukan hanya kecelakaan biasa, akibat perbuatan si pengemudi dalam keadaan mabuk dan menyebabkan kecelakaan dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda berdasarkan aturan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan keadaan korban atau kerugian yang ditimbulkan. 

  Demikian jawaban dari kami terkait dengan ancaman pidana bagi pengemudi dalam keadaan mabuk Sebagai contoh kasus yang saudara tanyakan, semoga bermanfaat dan terima kasih.      

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Siang Bapak Wawan, terima kasih telah berkunjung dan mengakses melaui website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan terkait bagaimana kekuatan hukum dari sebuah surat pernyataan?

Bahwa surat pernyataan kerap kali dibutuhkan dalam kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan dan lainnya, sederhananya surat pernyataan dapat diartikan sebagai surat yang dibuat untuk menyatakan kesanggupan seseorang.

Surat Pernyataan adalah dokumen yang berisi pernyataan atau pengakuan sesorang mengenai suatu fakta, kesanggupan atau komitmen yang dibuat secara sadar, sukarela dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya, seperti mengakui perbuatan, menyatakan kesanggupan, menyetujui atau mengakui suatu hak, menyatakan tidak keberatan dan lain-lain.

Surat Pernyataan dapat dikatakan sebagai perikatan sepihak (diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata) karena hanya pihak yang membuat surat pernyataan tersebut yang berkewajiban hukum untuk melaksanakan apa yang ada dalam isi dari surat pernyataan tersebut, .

Dalam KUH Perdata sendiri, dikenal dua jenis akta yaitu:

1. Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat (Pasal 1868 KUH Perdata).
2. Akta bawah tangan yaitu akta yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seseorang pejabat umum (Pasal 1874 KUH Perdata).

Surat Pernyataan dapat dikategorikan sebagai akta bawah tangan, surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang menandatanganinya.

Pasal 1875 KUH Perdata menerangkan bahwa Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta autentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka.

Selain itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa supaya surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian, maka surat pernyataan itu harus diperiksa di persidangan. Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).

Demikian jawaban dan penjelasan dari kami terkait bagaimana kekuatan hukum dari sebuah surat pernyataan sebagaimana yang ditanyakan saudara, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH.

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Siang Bapak Sulistyo  

Terima kasih telah berkunjung dan mengakses melalui website JDIH Bagian Hukum Setkab Kukar.

Kami sangat mengapresiasi pertanyaan yang bapak sampaikan.

Bahwa Pertanyaan yang Bapaksampaikan melalui laman website kami, jika atasan langsung tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Sebelum kami menjawab pertanyaan saudara, perlu kami sebutkan mengenai definisi Pelanggaran Disiplin berdasarkan ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 berbunyi “setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja”

Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan saudara, terhadap atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka ada potensi kelalaian/pelanggaran prosedur oleh atasan tersebut dan dampaknya bakal terhambatnya proses pemeriksaan disiplin yang melakukan pelanggaran dan atasan langsungnya dapat dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 berbunyi :

• Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
• Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
• Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
• Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

2. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ketentuan dalam berbunyi:

• Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
• Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

  Demikian jawaban dari kami terkait dengan atasan langsung tidak melakukan pemanggilan dalam pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana ditanyakan oleh Saudara, semoga bermanfaat dan terima kasih.     

Salam Hormat

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di laman jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban pada jdih.kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Assalamualaikum Wr Wb

Selamat Siang Ibu Netty Herawati, terima kasih telah berkunjung dan mengakses melaui website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menjawab pertanyaan ibu sampaikan terkait bagaimana kekeuatan hukum dari sebuah surat pernyataan dapat kami jelaskan dibawah ini.

Surat pernyataan dapat dikatakan sebagai perikatan sepihak, karena hanya pihak yang membuat surat pernyataan tersebut yang berkewajiban hukum untuk melaksanakan apa yang ada dalam isi dari surat pernyataan tersebut.

Dalam KUH Perdata sendiri, dikenal dua jenis akta yaitu:

1. Akta autentik

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata akta otentik ialah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang seperti notaris, hakim, atau pejabat catatan sipil dan memenuhi syarat-syarat  yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1871 KUH Perdata mengatur tentang kekuatan pembuktian akta otentik, bahwa segala keterangan yang tercantum dalam akta otentik dianggap benar dan telah disampaikan oleh penandatangan kepada pejabat yang membuatnya.

2. Akta bawah tangan

Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum (Pasal 1874 KUH Perdata)

Berdasarkan hal tersebut diatas maka surat Pernyataan dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan. Surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang menandatanganinya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1875 KUHPerdata yang menyebutkan “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta autentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka”

Lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 pada pokoknya menyatakan bahwa “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).” Atau dengan kata lain supaya surat pernyataan mempunyai kekuatan pembuktian, maka surat pernyataan itu harus diperiksa di persidangan.

Dengan demikian Surat pernyataan berkekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis akta bawah tangan, asalkan dibuat secara sah, sukarela dan memuat isi yang tidak bertentangan dengan hukum serta diperiksa dipersidangan dimana Kekuatan hukumnya dapat diperkuat dengan keterangan saksi atau legalisasi notaris.

Demikian jawaban dan penjelasan dari kami terkait bagaimana kekuatan hukum dari sebuah surat pernyataan sebagaimana yang ditanyakan saudari, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban pada jdih.kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Assalamualaikum

Selamat Pagi Bu Rahma, terima kasih telah berkunjung ke laman website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terkait dengan pertanyaan Ibu, bagaimana kekuatan suatu Rancangan Peraturan Daerah jika digunakan sebagai peraturan/ acuan dalam memutuskan suatu hal.

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya, fungsi Peraturan Daerah bersifat atribusi maupun fungsi pendelegasian dari peraturan yang lebih tinggi.

Fungsi tersebut dijabarkan dalam Pasal 236 dan Pasal 237 UU No. 23 Tahun 2014 yang meliputi penyelenggaraan pengaturan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, penyelenggaraan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, pengaturan materi muatan lokal masing-masing daerah, dan menyelenggarakan peraturan hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Sebagai Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah pun harus mengikuti proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam UU No.12 Tahun 2011 dan perubahannya yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Pada proses penyusunanlah DPRD atau Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Peaturan Daerah nantinya akan dibahas, dilakukan harmonisasi, dan pembulatan sebelum disahkan dan diundangkan.

Setelah melalui proses pembahasan, pembulatan, dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah akan disetujui bersama dan diundangkan, pada tanggal Perda diundangkan inilah, Peraturan Daerah memiliki kekuatan mengikat.

Oleh karenanya, suatu Peraturan Perundang-Undangan hanya memiliki kekuatan mengikat setelah diundangkan, ketika masih menjadi Rancangan, Peraturan Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal ini dikarenakan isi atau pasal-pasal dari rancangan Peraturan Daerah masih dapat berubah saat melalui proses pembahasan, harmonisasi, maupun pembulatan.

Peraturan Daerah hanya dapat dijadikan rujukan atau dipatuhi ketika ia telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah serta ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan Ibu, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

  Assalamualaikum

  Selamat Pagi Bapak Sopianyah Munaf   

Terima kasih sudah beranjangsana dan mengakses website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa pertanyaan saudara terkait dengan contoh kasus diatas, apakah pelaku dapat dikenakan sanksi atau denda karena mengakibatkan anak tetangga mengalami sesak nafas akibat asap dari pembakaran sampah tersebut, pada dasarnya merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana, hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan “Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah”, sedangkan mengenai jenis sanksi pidananya berdasarkan ayat (4) masih dalam Pasal yang sama, diserahkan pengaturannya kepada masing-masing pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Karena Saudara memberikan contoh kasus dengan Lokasi di Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka mengenai pelarangan pembakaran sampah dan jenis sanksinya untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat kita lihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dimana mengenai pelarangan orang untuk melakukan pembakaran sampah rumah tangga secara sembarangan telah diatur dalam  Pasal 49 huruf f, sedangkan mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”.

Berdasarkan penjelasan kami diatas, maka menjawab pertanyaan Saudara perbuatan Pak Aduar yang melakukan pembakaran sampah rumah tangga di pekarangan depan rumahnya merupakan perbuatan pidana dalam bentuk pelanggaran dan atas perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda. 

Demikian jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan saudara, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Siang Pak Burhan, Terima kasih telah berkunjung ke laman website JDIH Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara

Terkait dengan pertanyaan bapak melalui laman website kami, apa sanksi jika seorang ASN terlibat  politik praktis

Menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengenai sanksi bagi Aparatur Sipil Negara diancam dengan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 494 yang menyebutkan “Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (yang selanjutnya disebut sebagai UU Pilkada) mengenai sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang terlibat politik praktis diatur dalam Pasal 188 yang menyebutkan “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Selain mendapatkan ancaman sanksi pidana yang disebutkan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada diatas, sanksi hukuman disiplin juga mengancam Aparatur Sipil Negara apabila terlibat politik praktis karena melanggar kewajiban sebagai ASN, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal 24 ayat (2) UU ASN menyebutkan “Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.” Kemudian jenis hukuman disiplin yang dapat dikenakan kepada Aparatur Sipil Negara terdiri dari jenis hukuman disiplin Tingkat sedang dan hukuman disiplin Tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf g dan Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan apa yang telah kami jelaskan diatas, maka menjawab pertanyaan Saudara sanksi bagi Aparatur Sipil Negara apabila terlibat politik praktis terancam dengan sanksi Pidana (sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada) dan juga dikenakan Sanksi Kepegawaian berupa Hukuman Disiplin (sebagaimana diatur dalam UU ASN dan PP tentang Disiplin PNS).

Demikian jawaban dari kami terkait dengan jika seorang Aparatur Sipil Negara terlibat politik praktis, seperti yang bapak tanyakan melalui laman website JDIH, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

  Selamat Pagi Pak Abiel

  Terima kasih telah berkunjung ke laman JDIH dan menggunakan website JDIH Bagian Hukum Setkab Kukar.

  Bahwa Pertanyaan yang saudara berikan melalui laman website kami terkait sanksi atau hukuman bagi pemakai obat terlarang/narkotika dan apa saja peran pemerintah terhadap keberadaan narkotika di Indonesia?

Bahwa Sanksi atau hukuman bagi pemakai obat terlarang/narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 apabila korban ketergantungan dengan obat terlarang/Narkotika maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Mengenai peran Pemerintah terhadap keberadaan Narkotika di Indonesia selain melakukan pencegahan penyalahgunaan penggunaan narkotika, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo.  Pasal 49, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang menyebutkan Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika meliputi upaya:

1. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
3. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
4. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
5. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.”

Selain melakukan pembinaan terhadap kegiatan penggunaan Narkotika, Pemerintah juga melakukan pengawasan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 yang mengatur pengawasan terhadap narkotika meliputi :

1. narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
4. produksi;
5. impor dan ekspor;
6. peredaran;
7. pelabelan;
8. informasi; dan
9. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

  Demikian jawaban dari kami terkait dengan sanksi atau hukuman bagi pemakai obat terlarang/narkotika dan apa saja peran pemerintah terhadap keberadaan narkotika di Indonesia sebagaimana ditanyakan oleh saudara, semoga bermanfaat dan terima kasih.      

Salam Hotmat,

Tim Pengasuh

Selamat Siang Bapak M. Iskandar, terima kasih telah berkunjung dan mengakses melaui website JDIH Bagian Hukum Setkab Kutai Kartanegara.

Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau Domestic Violence adalah tindakan yang dilakukan terhadap anggota keluarga yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga. Jenis KDRT yang dimaksud meliputi ancaman, paksaan atau pembatasan kebebasan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga yang tidak sesuai dengan hukum, yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004.

Lingkup Rumah Tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 meliputi :

1. Suami, isteri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Jerat Pidana Pelaku KDRT

1. Kekerasan Fisik (Pasal 44)

• Kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau luka ringan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-
• Kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-
• Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,-
• Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegitan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

2. Kekerasan Psikis (Pasal 45)

• Kekerasan psikis yang menyebabkan ketakutan berat, hilangnya rasa percaya diri atau penderitaan mendalam dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 Tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,-

1. Kekerasan Seksual (Pasal 46)

• Kekerasan seksual yang bersifat memaksa atau tidak sesuai kehendak pasangan dipidana penjara paling lama 12 Tahun dan Denda paling banyak Rp. 36.000.000,-.

1. Penelantaran Keluarga (Pasal 49)

• Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi terhadap korban dipidana penjara paling lama 3 Tahun atau Denda paling banyak Rp. 15.000.000,-.

       Selain sanksi pidana, pelaku perbuatan juga dapat dikenakan tindakan rehabilitasi, terutama jika dinilai membahayakan lingkungan keluarga, sedangkan korban KDRT juga berhak mendapatkan perlindungan, seperti penanganan medis, perlindungan hukum dan rehabilitasi psikologis.

       Penerapan hukuman ini bertujuan untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya KDRT di masa depan.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan apakah ancaman atau sanksi hukuman terhadap pelaku perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang ditanyakan saudara, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Assalamualaikum Wr Wb

Selamat Pagi Bapak Agus Sofian, terima kasih telah berkunjung dan mengakses melaui website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menjawab pertanyaan Bapak sampaikan terkait bolehkah kita menggunakan ruas jalan untuk acara pernikahan atau acara lainnya dapat kami jelaskan dibawah ini.

Pernikahan adalah momen yang penuh makna bagi pasangan calon pengantin, dimana ikatan cinta dan komitmen mereka dirayakan bersama keluarga, teman-teman dan masayarakat sekitarnya. Salah satu aspek penting dalam perencanaan pernikahan adalah pemilihan tempat lokasi yang sesuai dengan harapan pasangan pengantin.

Tetapi terkadang ketersediaan tempat dan anggaran menjadi faktor yang mempengaruhi pilihan tempat lokasi pernikahan yang sesuai, dan ini banyak terjadi karena keterbatasan tempat sehingga ruas jalan digunakan sebagai tempat pernikahan, bolehkah demikian?

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Jalan), Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Jalan disebutkan bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan lebih lanjut dalam Pasal 9 (1) dalam UU yang sama diatur mengenai pengelompokan status jalan, yakni:

1. jalan nasional
2. jalan provinsi
3. jalan kabupaten
4. jalan kota, dan
5. jalan desa.

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas seperti penggunaan jalan untuk hajatan atau pesta pernikahan termasuk kategori Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi yang mana mengenai penggunaan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya pengaturannya dapat kita tinjau dari Pasal 127 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 15 dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Dalam ketentuan tersebut diatas, mengatur bahwasannya penggunaan jalan diluar fungsinya dapat dilakukan berdasarkan kepentingannya, apabila untuk kepentingan umum yang bersifat nasional maka penggunaan jalan diluar fungsinya dapat diizinkan untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa (Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU 22/2009  jo. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri 10/2012), sedangkan untuk kepentingan umum yang bersifat daerah dan/atau kepentingan pribadi maka penggunaan jalan diluar fungsinya yang dapat diizinkan adalah jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa (Pasal 127 ayat (3) UU 22/2009  jo. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Kapolri 10/2012), dimana berdasarkan Pasal 128 ayat (1) UU Nomor 22/2009 jo. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Kapolri 10/2012, terhadap pemberian izin penggunaan jalan diluar fungsinya yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diberikan jika terdapat jalan alternatif.

Demikian jawaban dan penjelasan dari kami terkait bolehkah kita menggunakan ruas jalan untuk acara pernikahan atau acara lainnya sebagaimana yang ditanyakan saudara, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Siang Pak Sudarsono, terima kasih telah berkunjung ke laman JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Terkait dengan pertanyaan bapak, dalam  kita menggunakan media sosial kadang-kadang melihat berbagai macam cibiran atau kebencian sesorang terhadap orang lain, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada sanksi pidana atau apapun yang dapat menjerat pelaku tersebut, mohon penjelasannya.

Pada dasarnya menggunakan media sosial bisa dianggap sebagai kebutuhan di era sekarang ini , kita dapat menambah wawasan, dan bisa juga berinteraksi dengan siapapun yang hampir bisa dikatakan tanpa batas, sepanjang kita menggunakannya dengan baik dan dalam hal positif.

Adapun pencemaran nama baik di media sosial ataupun media lainnya menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (selanjutnya disebut SE ujaran Kebencian) merupakan salah satu bentuk Ujaran Kebencian yang dapat berupa tindak pidana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP dimana Tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial atau bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, orientasi seksual.

Sedangkan mengenai ancaman sanksi pidana mengenai ujaran kebencian di dalam KUHP diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310 dan Pasal 311 dengan ancaman hukuman pidana penjara mulai dari 9 bulan sampai dengan 4 tahun sedangkan  menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), ujaran kebencian melalui media sosial diatur dalam Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”, sedangkan ancaman hukuman pidananya diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar.

Berkaitan dengan pertanyaan Saudara, maka menurut hemat kami seseorang yang melakukan cibiran atau kebencian terhadap orang lain melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana baik yahg diatur didalam KUHP maupun yang diatur didalam UU ITE.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan Saudara, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengelola.

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Siang Bu Yuliana

Terima kasih telah beranjangsana melalui fitur konsultasi hukum laman JDIH dan memanfaatkan website JDIH Bagian Hukum Setkab Kukar.

Bahwa Pertanyaan yang Saudari sampaikan melalui laman website kami terkait dengan hukuman atau ancaman pidana bagi pelaku yang mengedarkan uang palsu dan membelanjakan uang palsu di Indonesia?

Sebelum menjawab pertanyaan Saudari, perlu kami sebutkan mengenai definisi dari mata uang, uang dan pengedaran berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 1, angka 2 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah, dan definisi uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan mengenai definisi Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan saudari tentang hukuman atau ancaman bagi pelaku yang mengedarkan uang palsu dan membelanjakan uang palsu di Indonesia terdapat dalam beberapa ketentuan atau Pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni sebagai berikut :

1. Pasal 244 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank, yang berbunyi : Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Pasal 245 KUHP mengatur tentang tindak pidana pengedaran uang palsu, yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) mengatur tentang larangan, berbunyi : Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
4. Dan terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dalam Pasal 36 ayat (3), yang berbunyi : Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

  Demikian jawaban dari kami terkait dengan hukuman atau ancaman bagi pelaku yang mengedarkan uang palsu dan membelanjakan uang palsu di Indonesia  sebagaimana ditanyakan oleh saudari, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat siang Bu Linda,

Terima kasih telah berkunjung ke laman website JDIH Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara

Terkait dengan pertanyaan ibu melalui laman website kami, apa yang dimaksud dengan hukum pidana anak dan bagaimana penanganannya.

Hukum pidana anak adalah cabang hukum yang mengatur tentang pidana yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1)  menjelaskan bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap bimbingan setelah menjalani pidana.

Perlu diketahui juga anak yang berkonflik menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) yang disebut anak adalah anak yang sudah berumur 12 Tahun , tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

UU Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat (1) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk yang masih dalam kandungan, sedangkan pada ayat (2) juga menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin  dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun sistem peradilan anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal  5 ayat (2) meliputi :

1. Penyidikan dan penuntutan pidan anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU ini
2. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan dan pengawasan  dan/ atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan hukum pidana anak dan cara penanganannya seperti yang ibu tanyakan melalui laman website JDIH, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam hormat,

Tim Pengasuh

Assalamualaikum

Selamat Siang Bapak Hasbullah  

Terima kasih telah berkunjung dan mengakses melalui website JDIH Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa sebelum menjawab pertanyaan saudara, kami sampaikan bahwasannya penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi karena dilakukan oleh Kepala Desa sebagai salah satu penyelenggara negara dan sumber dana desa berasal dari keuangan negara.

Selanjutnya menjawab pertanyaan saudara bagaimana sanksi administratif bagi Kepala Desa yang telah dihukum penjara akibat penyalahgunaan dana desa dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi Pemberhentian Sementara

Apabila terdapat Kepala Desa yang menyalahgunakan dana desa dan kemudian terhadap kepala desa tersebut menjalani proses pemeriksaan atas perbuatan tersebut, maka terhadap Kepala Desa tersebut dapat dilakukan pemberhentian sementara oleh Bupati/Walikota, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 yang menyebutkan “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”.

2. Sanksi Pemberhentian

Selanjutnya Pasal 43 UU Desa dan Pasal 54 ayat 2 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

Pasal 43 UU Desa

“Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Pasal 54 ayat 2 huruf g PP 43 Tahun 2014

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka apabila dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa telah diperiksa dipengadilan dan Kepala Desa tersebut dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap Kepala Desa tersebut diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Kepala Desa yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU Desa.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan sanksi administratif bagi Kepala Desa yang telah dihukum penjara akibat penyalahgunaan dana desa sebagaimana ditanyakan oleh saudara, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat, 

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban pada jdih.kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Siang Bapak Helmi, terima kasih telah berkunjung dan mengakses melaui website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan terkait tanah yang telah bersertifikat kenapa masih bisa diambil oleh Negara?

Banyak orang belum sadar kalau memiliki tanah itu juga ada tanggung jawabnya, tanah tidak dibiarkan kosong, nganggur yang bisa beresiko dianggap tanah terlantar. Tanah yang tidak dimanfaatkan dalam waktu lama bisa berujung pada hilangnya hak atas tanah itu, bukan karena dijual atau disita tapi karena dianggap terlantar, karena sudah dibiarkan bertahun-tahun tanpa alasan sah , dapat dikategorikan sebagai terlantar dan masuk dalam objek penertiban tanah oleh negara.

Definisi Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Tanah Terlantar.

Dalam Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1960 memberikan penjelasan tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya, sederhananya tanah terlantar itu tanah yang sudah punya dasar hukum, tapi dengan sengaja tidak dipakai, dimanfaatkan, dan/atau tidak dirawat sama sekali.

Kalau tanah sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, meskipun sudah terdaftar atau belum, menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2021 tanah tersebut bisa jadi obyek penertiban tanah terlantar.

Kemudian berdasarkan Pasal 7 masih dalam aturan yang sama, obyek penertiban tanah meliputi :

1. Tanah Hak Milik, jika dengan sengaja tanah tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:

• dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
• dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 Tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak; atau
• fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada.

2. Hak Guna Bangunan (“HGB”), Hak Pakai dan Hak Pengeleolaan, jika dengan sengaja tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 Tahun sejak diterbitkan hak;

3. Hak Guna Usaha (“HGU”), jika dengan sengaja tanah tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 Tahun sejak diterbitkan hak; dan

4. Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 Tahun sejak diterbitkan dasar penguasaan atas tanah.

                   Jadi batas waktu tanah yang bisa dianggap terlantar itu berbeda-beda, untuk tanah hak milik kalau selama 20 tahun tanah tidak dimanfaatkan atau dirawat bisa menjadi objek penertiban tanah terlantar, sementara untuk HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, HGU dan tanah yang diperoleh dari dasar penguasaan batas waktunya 2 tahun sejak haknya diterbitkan, akan tetapi perlu diketahui berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2021, ada pengecualian terhadap Tanah Hak Pengelolaan menjadi objek penertiban tanah terlantar yakni tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat dan tanah Hak Pengelolaan yang menjadi aset bank tanah.

Proses penetapan tanah terlantar sebelum sebuah tanah ditetapkan sebagai objek tanah terlantar, Kantor Pertanahan akan melakukan inventarisasi terlebih dulu, proses ini bisa dimulai dari laporan pemilik tanah, hasil evaluasi internal, kementerian/lembaga, pemerintah daerah atau bahkan masyarakat, setelah itu proses penertiban dijalankan lewat beberapa tahap, mulai evaluasi tanah terlantar, peringatan tanah terlantar, dan penetapan status tanah terlantar.

                 Demikian jawaban dan penjelasan dari kami terkait pertanyaan Saudara, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Pagi Bapak Dharmawan, terima kasih telah berkunjung dan mengakses melaui website JDIH Bagian Hukum Setkab Kutai Kartanegara.

Istilah Pj,Pjs,Plt dan Plh sering digunakan dalam lingkungan Pemerintahan untuk menunjukan status atau kedudukan pejabat tertentu, berikut penjelasannya:

1. Pj (Penjabat)

Penjelasan : Berdasarkan Pasal 201 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) UU Pilkada jo. Pasal 86 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) UU Pemda, Penjabat adalah seorang Pejabat Pemerintahan yang diangkat untuk mengisi jabatan Kepala Daerah yang kosong atau Kepala Daerah definitif berhalangan tetap (Pimpinan Tinggi Madya untuk Penjabat Gubernur dan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Penjabat Bupati/Walikota) sampai terpilihnya Kepala Daerah yang baru.

Contoh : Ketika Kepala Daerah definitif kosong akibat habis masa jabatan atau diberhentikan dan belum ada pemilihan yang baru.

Kewenangan : sama seperti Penjabat Definitif, memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan tugas dan fungsi jabatan tersebut.

1. Pjs (Penjabat Sementara)

Penjelasan : Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permendagri No. 1 Tahun 2018, Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Contoh : Pjs Gubernur yang diangkat karena Gubernur Definitif sedang melaksanakan Cuti untuk melaksanakan Kampanye.

Kewenangan : Memiliki kewenangan penuh seperti Pejabat Definitif secara terbatas, dan untuk periode waktu tertentu, seperti dapat melakukan pengisian jabatan di Pemerintahan yang dipimpinnya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

1. Plt ( Pelaksana Tugas)

Penjelasan : Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat diartikan Plt adalah Seorang Pejabat yang diberi tugas oleh Pejabat diatasnya untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Contoh: Plt Sekretaris Daerah yang menggantikan sementara Sekda Definitif yang cuti atau diberhentikan.

Kewenangan : Tidak memiliki kewenangan penuh seperti Pejabat Definitif, ada pembatasan terutama untuk kebijakan strategis, misalnya tidak dapat mengambil keputusan besar seperti mutasi Pejabat.

1. Plh (Pelaksana Harian)

Penjelasan : Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU Administrasi Pemerintahan dapat diartikan Plh adalah Seorang Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari suatu jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.

Contoh : Plh Kepala Dinas saat Kepala Dinas Definitif sedang berhalangan beberapa hari.

Kewenangan : Hanya menjalankan tugas-tugas harian, tanpa kewenangan strategis atau kebijakan besar.

Perbedaan Utama dalam Kewenangan:

• Pj memiliki kewenangan penuh seperti Pejabat Definitif.
• memiliki kewenangan seperti Pejabat Definitif secara terbatas, dan untuk periode waktu tertentu

Plt dan Plh hanya menjalankan tugas rutin tanpa wewenang mengambil keputusan strategis.

Demikian saran kami atas pertanyaan saudara.

Salam hormat,

Tim Pengasuh

Assalamualaikum, Pagi Bu Laila,

Terima kasih telah berkunjung dan mengakses melalui website JDIH Bagian Hukum Setkab. Kukar.

Sebelum kami menjawab pertanyaan Ibu, berdasarkan pertanyaan yang disampaikan kami mengasumsikan seorang penanggung jawab keuangan dalam pertanyaan Ibu, adalah seseorang yang memegang/mengelola keuangan Perusahaan.

Pada dasarnya penyelewengan uang Perusahaan dapat dipidanakan berdasarkan Hukum di Indonesia dan dilihat dari kronologis yang Ibu sampaikan dimana pelaku adalah seorang karyawan yang bertanggung jawab terhadap keuangan dan uang yang diselewengkan adalah uang Perusahaan bukan uang pribadi dan dilakukan pelaku secara berulang-ulang selama 3 (tiga) bulan, dengan cara memalsukan data transaksi operasional di perusahaannya.

Berdasarkan pemahaman kami penyelewengan uang dalam kasus tersebut di atas termasuk dalam kategori penggelapan karena pelaku dengan sengaja memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku atau karena si pelaku dipercaya untuk mengelola uang Perusahaan oleh pemilik Perusahaan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka, dengan perbuatan penggelapan, si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Mengenai penggelapan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penggelapan dapat dihukum dengan pidana penjara dan denda sebagai berikut:

1. Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (Pidana denda dapat dilihat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana).

Dalam Penjelasan Pasal tersebut, disebutkan pada tindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana.

2. Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

Akan tetapi dikarenakan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan melakukan manipulasi/memalsukan data transaksi operasional tempat pelaku bekerja atau berkaitan dengan pekerjaannya, maka si pelaku dapat dikenakan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur penggelapan dalam jabatan/pekerjaan yang bunyi Pasalnya sebagai berikut:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” (Pidana denda dapat dilihat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana).

Demikian jawaban dari kami terkait dengan penyelewengan uang Perusahaan oleh karyawan sebagaimana ditanyakan oleh saudari, semoga bermanfaat dan terima kasih. 

Salam Hormat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

 Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Pagi Bu Fatmawaty,

Terima kasih telah berkunjung ke laman website JDIH Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara.

Kami sangat mengapresiasi kunjungan ibu pada website kami. Terkait dengan pertanyaan ibu mengenai apa yang dimaksud dengan  perkawinan dan syarat-syaratnya menurut hukum Negara Republik Indonesia.

Mengenai perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana mengenai definisi perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kemudian  dalam Pasal 2 ayat (1) menambahkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan pada Pasal 2 ayat (2)  menyebutkan tiap-tiap perkawinan di catat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 UU No 1 Tahun 1974 yang meliputi :

• Perkawinan di dasarkan persetujuan kedua calon mempelai
• Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua
• Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin yang dimaksud ayat (2) dalam pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
• Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan menyatakan kehendaknya
• Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
• Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang huklum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan arti Perkawinan dan syarat-syaratnya menurut hukum Negara Republik Indonesia , seperti yang ibu tanyakan melalui laman website JDIH, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Siang Ibu Dayang Erniwati, terima kasih telah berkunjung dan mengakses melaui website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan terkait bagaimana ancaman pidana terhadap pelaku bullying/perundungan di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Bullying dalam bahasa Indonseia dikenal dengan istilah Perundungan Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga merasa tertekan, trauma dan tak berdaya. Selain itu Bullying/Perundungan dapat diartikan sebagai bentuk perilaku kekerasan, dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap sesorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang.

Bullying/perundungan dapat dilakukan melalui internet atau media sosial tersebut disebut dengan cyberbullying. Bullying/perundungan di media sosial dalam diatur dalam bentuk penghinaan, menyerang kehormatan/nama baik seseorang.

Sebagaimana dalam undang-undang ITE berbunyi ”Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

Yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.

Adapun ancaman pidananya bagi pelaku diatur dalam Undang-Undang ITE sebagai berikut :

750. Pasal 27 ayat (3) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Ancaman pidana pasal 45 (3) pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
751. Pasal 27 (4) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Ancaman pidana pasal 45 (4) pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
752. Pasal 29 melarang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Ancaman pidana pasal 45 B  pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
753. Dalam pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda palin banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

                   Dalam kaitannya bullying/perundungan di media sosial dalam Undang-Undang ITE yang perlu diperhatikan apabila semua yang dilakukan melalui media elektronik, sehingga Undang-Undang ITE menjadi dasar hukumnya, selain itu dapat juga dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan Pasal 317 KUHP. Sebagai contoh bullying/perundungan di media sosial seperti penghinaan di facebook, perundungan melalui whatsapp, ancaman di instagram direct message, body shaming di tiktok.

                  Demikian jawaban dan penjelasan dari kami terkait bagaimana ancaman pidana terhadap pelaku bullying/perundungan di media sosial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) sebagaimana yang ditanyakan saudara, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Assalamualaikum

Halo RICKY PUTRA,

Terima kasih sudah mengakses dan memanfaatkan Website JDIH Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami mengapresiasi konsultasi hukum yang anda sampaikan melalui website JDIH.

Bahwa terhadap pertanyaan anda mengenai “Apakah setelah RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak disahkan dalam bentuk UU nantinya, izin/cuti dapat diterapkan dalam aturan di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara? Karena berdasarkan RUU tersebut, pekerja wanita dapat melaksanakan cuti melahirkan selama 6 bulan, dengan tekhnis 3 belum sebelum HPL (Hari Perkiraan Melahirkan) dan 3 bulan pasca melahirkan”.

Bahwa terhadap Rancangan Undang-undang yang saudara maksud, telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 2 Juli 2024 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Mengenai hak cuti melahirkan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, yang berbunyi :

"Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan :

a. cuti melahirkan dengan ketentuan:

    1) paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan

    2) paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter."

Bahwa terhadap pertanyaan dalam konsultasi saudara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dapat disimpulkan :

1. Mengingat RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak telah disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, pada tanggal 2 Juli 2024 maka Undang-undang tersebut berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk juga berlaku dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Akan tetapi mengenai sejak kapan keberlakuan izin/cuti melahirkan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (yang berlaku kepada ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara) perlu memperhatikan Pasal 43 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, maka pemberian hak cuti melahirkan secara lebih rinci akan diatur melalui peraturan pelaksana Undang-undang tersebut paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan serta menyesuaikan peraturan perundang-undangan dibidang aparatur sipil negara.

Demikian saran kami atas pertanyaan saudara, semoga bermanfaat.

Hormat Kami,

Tim Pengasuh.

Assalamualaikum

Selamat siang Saudara Erliansyah

Terima kasih telah berkunjung ke laman JDIH dan menggunakan website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwasanya seorang PNS sebagai Aparatur Sipil Negara mempunyai beberapa kewajiban, diantaranya kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik serta kode perilaku ASN, sebagai  diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana apabila kewajiban tersebut dilanggar mempunyai konsekuensi terkena hukuman disiplin sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.”

Mengenai pertanyaan saudara terkait sanksi disiplin yang dijatuhkan pada Pegawai Negeri Sipil karena perselingkuhan, sepanjang penelusuran penulis tidak diketemukan ketentuan yang secara gamblang menyebutkan mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh PNS, ketentuan/peraturan yang mendekati adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada Pasal 14 menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan Wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah”. Dimana mengenai ancaman Sanksi Hukuman Disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan tersebut adalah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Saat ini mengenai sanksi bagi PNS/ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana jenis sanksi disiplin berat diatur dalam Pasal 8 ayat (4) yang terdiri dari:

1. Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (duabelas) bulan;
2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan sanksi disiplin yang dijatuhkan pada PNS karena perselingkuhan, semoga bermanfaat dan terima kasih. 

Salam Hormat,

Tim Pengasuh.

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Assalamualaikum Wr Wb

Selamat Siang Bapak Saifulah, terima kasih telah berkunjung dan mengakses melalui website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan terkait ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan tanda tangan dapat jelaskan dibawah ini.

Tindakan pemalsuan tanda tangan ini merupakan tindakan pidana yang bisa kenai salah satu pasal dalam KUHP dan dikenakan pidana bagi pelakunya. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu. Sedangkan arti tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi.

Berdasarkan pengertian tersebut, pemalsuan tanda tangan dapat diartikan sebagai suatu tindakan memalsukan tanda tangan dengan meniru dan memalsukan suatu bentuk tanda tangan sehingga terlihat benar namun hal tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan tanda tangan menurut KUHP termasuk dalam kategori pemalsuan surat yang bisa dikenai Pasal 263 ayat (1) dalam KUHP yang lama sedangkan dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 391 ayat (1) dimana pelakunya diancam dengan sanksi pidana selama 6 (enam) tahun (dalam KUHP baru terdapat alternatif sanksi pidana denda paling banyak kategori VI), dimana pemalsuan tanda tangan termasuk dalam delik pidana formal yang memuat unsur kesengajaan.

Jika pemalsuan tanda tangan dilakukan pada akta autentik/surat bernilai hukum tinggi seperti akta notaris, akta tanah, dokumen negara, catatan sipil, putusan pengadilan.dalam KUHP lama diatur Pasal 264 ayat (1) KUHP dan dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 392 ayat (1) dimana atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Sedangkan untuk seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat palsu dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian diancam dengan pidana yang sama dengan orang yang membuat surat palsu tersebut (diatur dalam Pasal 264 ayat (2), Pasal 264 ayat (2) KUHP lama / Pasal 391 ayat (2), Pasal 392 ayat (2) KUHP baru).

Jika pelaku menyuruh orang lain menandatangani akta autentik atau menggunakan akta tersebut, dan jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian, maka terhadap orang tersebut berdasarkan KUHP lama diancam dalam Pasal 266 KUHP diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sedangkan dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 394 dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, menurut hemat kami seseorang yang dapat dikenai sanksi pidana pemalsuan tanda tangan pada surat diantaranya:

1. Dapat menerbitkan hak, seperti karcis, surat andil dan ijazah.
2. Dapat menerbitkan perjanjian, seperti surat perjanjian utang piutang dan jual beli.
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, seperti kwitansi dan cek.
4. Surat yang boleh digunakan sebagai keterangan suatu peristiwa atau perbuatan, contoh surat tanda kelahiran, buku kas, tabungan.

Sebagai tambahan informasi, dalam hal pemalsuan tanda tangan kadangkala mengalami kesulitan dalam mempidanakan seseorang, karena tanda tangan merupakan goresan tangan yang memiliki karakteristik atau identik dengan sorang individu. Maka dari itu bukti yang nanti diajukan harus dipastikan akurasi dan kredibilitasnya, namun pemalsuan tanda tangan bisa mempergunakan proses pembuktian grafologi forensic yaitu ilmu analisis tulisan tangan yang digunakan dalam konteks hukum dan investigasi untuk menguji keaslian dokumen, seperti surat wasiat atau tanda tangan palsu, serta membantu mengidentifikasi penulis dokumen seperti surat ancaman atau pemerasan.

Demikian jawaban dan penjelasan dari kami terkait ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan tanda tangan sebagaimana yang ditanyakan saudara, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh.

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Siang Bu Nooraisyah

  Terima kasih telah mengakses dan menggunakan website JDIH Bagian Hukum Setkab Kukar.

  Bahwa Pertanyaan yang saudari berikan melalui laman website kami terkait Bagaimana sanksi atau hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan kepada salah satu calon Kepala Daerah dan calon wakil Kepala Daerah dan apa saja larangan-larangan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan kepegawaian?

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, Undang-Undang ASN disebutkan Pegawai ASN wajib menjaga netralitas, kemudian pada ayat (2) menyebutkan “Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin”

sedangkan larangan-larangan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
3. menjadi pegawai atau bekerja untuk orang lain;
4. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
5. bekerja pada Perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
7. melakukan pungutan diluar ketentuan;
8. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
11. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
12. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
13. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
14. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

“memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:

1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”

Berdasarkan hal tersebut diatas menjawab pertanyaan saudari, Hukuman disiplin atau pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan kepada salah satu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Pasal 14 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan mengenai larangan PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Demikian saran dari kami atas pertanyaan saudari, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam hormat,

Tim Pengasuh

Assalamualaikum Pak Hermansyah,

Terima kasih, kami sangat mengapresiasi bapak telah berkunjung ke laman website JDIH Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Terkait dengan pertanyaan bapak melalui website kami, mengenai bapak mendapatkan sebidang tanah, apakah pembalikan nama harta warisan tersebut perlu bapak lakukan.

Sebelum kami menjawab pertanyaan bapak, karena bapak tidak menyebutkan apakah tanah harta warisan yang saudara terima telah bersertifikat atau belum, karena pertanyaan bapak terkait balik nama tanah warisan maka kami asumsikan tanah tersebut telah bersertifikat.

Hak atas tanah bisa beralih atau berpindah karena pewarisan. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan ini terjadi karena hukum ketika pemegang hak tanah asal meninggal dunia. Maka, sejak saat itu, para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru.

Jika terjadi peralihan hak karena pewarisan, maka wajib dilakukan pendaftaran, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah.

Menurut UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam Pasal 19 ayat (1) menyebutkan “untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Adapun pada ayat (2) mengatakan , pendaftaran tanah meliputi:

1. Pengukuran dan pemetaan, pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah
2. Pendaftaran Hak, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
3. Pemberian bukti hak, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam melakukan balik nama sertifikat tanah karena pewarisan terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain mempersiapkan surat kematian dan surat tanda bukti ahli waris, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli warisnya.”

Kemudian berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 dalam melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang berasal dari pewarisan, ahli waris atau kuasanya melampirkan :

1. Sertifkat Hak atas Tanah;
2. Surat Kematian pemegang Hak;
3. Surat tanda bukti sebagai ahli waris;
4. Surat Kuasa dari Ahli waris (apabila dalam pengurusan dikuasakan);
5. Bukti Identitas ahli waris

Hal penting yang perlu diingat, pembalikan nama harta warisan dapat membantu mencegah sengketa dan memastikan bahwa kepemilikan harta warisan telah berpindah kepada ahli waris yang yang berhak.

Oleh karena itu penting untuk melakukan pembalikan nama harta warisan dengan benar dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan apakah harta warisan harus segera di balik nama penerima warisan , sepert yang Saudara tanyakan melalui laman website JDIH, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa hukum profesional.

 Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban pada jdih.kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Assalamualaikum

Selamat pagi pak Sofyan

Terima kasih telah berkunjung dan mengakses ke website JDIH Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara

Bahwa pertanyaan yang bapak berikan melalui laman website kami terkait apa yang dimaksud dengan non litigasi dan apa funsinya.

Definisi non litigasi adalah proses pemyelesaian sengketa atau konflik hukum diluar pengadilan, tanpa melalui proses litigasi.

Adapun beberapa fungsi non litigasi, yaitu :

Fungsi Utama

1. Penyelesaian sengketa Menyelesaikan sengketa atau konflik hukum tanpa melalui jalur pengadilan

2. Menghemat waktu dan biaya Proses non litigasi  lebih cepat dan biaya lebih rendah di bandingkan litigasi

3. Mengurangi konflik Membantu mengurangi konflik dan memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat

Fungsi Lain

1. Mediasi Membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang terbaik melalui mediasi

2. Negosiasi Membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi

3. Arbitrase Menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dengan memimilh hakim independwn

4. Konsiliasi Membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan melalui Konsiliasi

5. Penyelesaian sengketa Alternatif Menyelesaikan sengketa melalui metode alternative

Manfaat

1. Lebih cepat Proses non litigasi lebih cepat dibandingkan litigasi

2. Lebih murah Biaya non litigasi lebih murah dibandingkan litigasi

3. Meningkatkan kerjasama Membantu meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara pihak-pihak

Contoh Non Litigasi

1. Mediasi dalam sengketa bisnis
2. Arbitrase dalam sengketa kontrak
3. Konsiliasi dalam sengketa keluarga
4. Negosiasi dalam sengketa properti

Demikian jawaban dari kami terkait dengan definisi non litigasi dan fungsinya seperti yang bapak tanyakan melalui laman website JDIH, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat siang Bu Sulistiwaty, terima kasih telah berkunjung ke laman Website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

DASAR HUKUM

UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG HUKUM PERKAWINAN

Sebuah perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan Wanita melalui ikatan yang sah melainkan sebagai pelaksana kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin.

Dalam perspektif agama Islam menurut pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima tujuan, meliputi:

1. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
3. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab , menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam hukum positif di Indonesia Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1 UU 1 Tahun 1974) dan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 UU 1 Tahun 1974).

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang di dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara.

Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun, begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan Ibu, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

  Assalamualaikum

  Selamat Pagi Pak Jamal

  Terima kasih telah berkunjung ke laman JDIH dan menggunakan website JDIH Bagian Hukum Setkab Kukar.

  Bahwa Pertanyaan yang saudara berikan melalui laman website kami, terkait dengan langkah hukum jika ada keluarga yang menjual aset tanah keluarga tanpa melibatkan ahli waris ?

Terkait dengan pertanyaan Saudara, karena Saudara tidak menjelaskan lebih lanjut apakah anggota keluarga yang telah menjual tanah waris tanpa melibatkan ahli waris yang lain telah melakukan tindakan penipuan/pemalsuan persetujuan ahli waris yang lain atau tidak yang membuat anggota keluarga tersebut dapat melakukan penjualan tanah waris, maka kami mencoba menjawab dengan pendekatan hukum perdata dan juga hukum pidana.

Sebelum kami menyebutkan langkah hukumnya perlu kami jelaskan terlebih dahulu dasar hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini yang berhubungan dengan pertanyaan saudara.

Dasar Hukum yang berkaitan dengan pertanyaan saudara diatur sebagai berikut:

1. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan pasal ini menjadi dasar hukum untuk menggugat ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang berbunyi “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk menggantikan kerugian tersebut.”
2. Pasal 1471 KUHPerdata mengatur bahwa jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris batal demi hukum yang berbunyi “Jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris adalah batal.”
3. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana tentang tindak pidana pemalsuan berbunyi :

• Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
• Barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

4. Pasal 378 KUHPidana tentang tindak pidana penipuan berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut hemat kami langkah hukum yang dapat diambil jika ada anggota keluarga yang menjual aset tanah waris keluarga tanpa melibatkan atau seijin ahli waris lainnya adalah sebagai berikut:

1. mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu (mediasi keluarga), hal ini menurut pendapat kami perlu terlebih dahulu untuk dilakukan karena mengingat hal ini merupakan upaya yang paling ideal dalam penyelesaian sengketa dan juga lebih menghemat waktu serta biaya dalam penyelesaian sengketanya.
2. mengirimkan surat somasi atau teguran hukum kepada pihak yang menjual tanah (anggota keluarga) dan/atau pembeli tanah agar memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan serta menunjukkan itikad baik Saudara sebelum Saudara mengajukan gugatan ke pengadilan.
3. jika somasi diabaikan maka pihak ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri dengan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sekaligus meminta pembatalan jual beli dengan berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdata.
4. apabila ada unsur penipuan/pemalsuan dalam proses jual beli yang telah dilakukan oleh anggota keluarga yang melakukan penjualan tanah waris (misal menggunakan surat palsu, tandatangan palsu atau mengaku sebagai satu-satunya ahli waris), maka Saudara juda dapat melaporkan perbuatan tersebut ke kepolisian atas dugaan penipuan atau pemalsuan dokumen.

  Demikian jawaban dari kami terkait dengan langkah hukum jika ada keluarga yang menjual aset tanah keluarga tanpa melibatkan ahli waris sebagaimana ditanyakan oleh saudara, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam hormat,

Tim Pengasuh

Assalamualaikum

Halo ANSORULLAH,

Terima kasih sudah mengakses Website JDIH Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami mengapresiasi pertanyaan yang anda sampaikan.

Bahwa terhadap pertanyaan anda mengenai “dalam menetapkan SK, apabila dasar menimbang (yuridis) yang dipakai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah SK itu tetap berlaku”.

Bahwa syarat sah suatu Keputusan yang dibuat meliputi :

1. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
2. Dibuat sesuai prosedur;
3. Substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan;

Bahwa suatu Keputusan yang dibuat dan telah memenuhi syarat sah tersebut, namun memiliki dasar pertimbangan yuridis yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak membuat Keputusan tersebut otomatis tidak berlaku. Keputusan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pembatalan.

Untuk membatalkan suatu Surat Keputusan, memerlukan syarat pembatalan :

1. Cacat prosedur, wewenang dan/atau substansi;
2. Dibatalkan oleh Pejabat yang menerbitkan Keputusan tersebut;
3. Dibatalkan oleh Atasan Pejabat yang menerbitkan Keputusan tersebut; atau
4. Dibatalkan oleh atas putusan/perintah Pengadilan;

Hal tesebut berdasarkan Asas Praesumptio Iustae Cause serta Pasal 33 ayat (2), Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Demikian saran kami atas pertanyaan saudara, semoga bermanfaat.

Hormat Kami,

Tim Pengasuh.

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Assalamualaikum Wr Wb

Selamat Siang Bapak Dedi, terima kasih telah berkunjung dan mengakses melaui website JDIH Bagian Hukum Setkab Kutai Kartanegara.

Kami sangat mengapresiasi konsultasi hukum yang bapak sampaikan melalui website kami.

Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atauy mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (nonfactual) disebarkan untuk maksud tertentu.

Tujuan Hoax misalnya sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Pada intinya hoax adalah sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita bohong yang dibaca kepada pengguna internet lainnya. Istilah Hoax tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, melainkan istilah yang dikenal adalah “Berita Bohong”.

• Hoax yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik, menurut Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45 A (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 “setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".
• Hoax yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, menurut Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45 A (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 “setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".
• Hoax yang menimbulkan kerusuhan, menurut Pasal 28 Ayat (3) jo. Pasal 45 A (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 “setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".

Jadi pelaku penyebar Hoax atau Berita Bohong bisa dikenai hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda hingga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tergantung pada jenis dan dampak dari Hoax atau Berita Bohong yang disebarkan.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan bagaimana ancaman pidana bagi pelaku Hoax menurut UU ITE, sebagaimana yang ditanyakan saudara, semoga bermanfaat.

Hormat kami,

Tim Pengasuh

Selamat siang Ibu Welna, terima kasih telah berkonsultasi melalui laman JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada dasarnya ASN bisa pindah antar instansi dalam pemerintahan, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan syarat dan prosedur yang berlaku dan proses tersebut disebut mutasi ASN.

Adapun regulasi yang mengatur mengenai mutasi ASN antar instansi diatur dalam  Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:

• Pasal 69 ayat (2): Mutasi antar instansi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi ASN.
• Pasal 69 ayat (3): Mutasi antar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS juga mengatur tentang syarat mutasi ASN antar instansi, yakni diatur dalam Pasal 196 ayat (3) dan Pasal 197 yang berbunyi sebagai berikut:

• Pasal 196 ayat (3): Mutasi PNS antar instansi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi PNS.
• Pasal 197: Mutasi PNS antar instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
• PNS yang akan dimutasi harus memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi jabatan;
• PNS yang akan dimutasi harus mendapat persetujuan dari atasan langsung dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi asal;
• PNS yang akan dimutasi harus mendapat kesediaan dari instansi tujuan.

Dalam aturan yang lebih teknis, mengenai mutasi ASN/PNS diatur dalam Peraturan BKN Nomor 5Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Mutasi PNS .

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1-3) Peraturan BKN 5/2019 dalam memproses mutasi seorang ASN/PNS harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kompetensi
2. Pola Karier
3. Pemetaan Pegawai
4. Kelompok Kerja Suksesi.
5. Pengembangan Karier
6. Kebutuhan organisasi dan
7. Sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

Sedangkan mengenai prosedur Mutasi ASN Antar Instansi, pengaturannya di atur dalam Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Mutasi PNS, pada:

• Pasal 10: Prosedur mutasi PNS antar instansi meliputi:

1. Pengajuan permohonan mutasi oleh PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi asal;
2. Verifikasi dan validasi data oleh PPK di instansi asal;
3. Persetujuan mutasi oleh PPK di instansi asal;
4. Pengajuan permohonan mutasi kepada BKN oleh PPK di instansi asal;
5. Penetapan keputusan mutasi oleh BKN;
6. Pelaksanaan mutasi oleh PPK di instansi asal dan instansi tujuan.

• Pasal 11: Permohonan mutasi PNS antar instansi harus dilengkapi dengan:

1. Surat permohonan mutasi dari PNS;
2. Surat persetujuan atasan langsung;
3. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
4. Surat keterangan tidak sedang cuti;
5. Dokumen lain yang diperlukan.

• Pasal 12

BKN melakukan verifikasi dan validasi data permohonan mutasi PNS antar instansi dalam waktu 5 hari kerja.

Demikian jawaban dari kami, semoga membantu. Terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Pagi Ibu Imah Cahya Insani,

Terima kasih telah berkunjung dan mengakses melalui website JDIH Bagian Hukum Setkab Kukar.

Pada dasarnya seorang ASN tidak di perbolehkan/dilarang live media sosial (seperti Tiktok, Instagram, atau Facebook) untuk kepentingan pribadi di saat jam kerja, kecuali untuk urusan dinas atau kepentingan publik.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme, disiplin, dan produktivitas kerja ASN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. ASN juga diimbau untuk memanfaatkan media sosial secara positif dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedinasan.

Mengenai dasar hukum pelarangan seorang ASN live media sosial diluar urusan kedinasan/kepentingan publik, meskipun peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara tegas mengaturnya, menurut pendapat kami hal tersebut telah tersirat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Pasal 4 yang mengatur mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, Pasal 3 s/d Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 4 s/d Pasal 6 Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan PNS.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, seorang ASN dalam melaksanakan tugas wajib dilakukan dengan bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas, dimana menurut pendapat penulis apabila terdapat seorang ASN yang masih dalam jam kerja melakukan live pada media sosial tentunya dapat mengganggu jalannya pekerjaan dan berimbas kepada pelayanan kepada masyarakat, terlebih lagi apabila dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas yang diberikan kantor tempat ASN tersebut bekerja  (semisal menggunakan komputer atau fasilitas jaringan internet/Wifi) yang mana hal tersebut jelas melanggar kewajiban seorang ASN untuk menggunakan barang negara dengan sebaik-baiknya.

Selain itu berdasarkan penelusuran penulis, Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) pada tahun 2018 telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 137 Tahun 2018 tentang penyebarluasan informasi melalui media sosial bagi Aparatur Sipil Negara. Surat Edaran ini memberikan pedoman bagi ASN dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, serta mengatur tentang larangan-larangan dan sanksi bagi ASN yang melanggar ketentuan.

Demikian jawaban dari kami, semoga membantu. Terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

 Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat siang Pak Subali, terima kasih telah berkunjung ke laman website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Terkait perjanjian atau persetujuan, dalam Pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

sedangkan definisi dari surat perjanjian itu sendiri adalah sebuah dokumen yang fundamental yang berisi informasi tentang perjanjian kedua belah pihak atau lebih yang bersepakat dalam hal tertentu, surat perjanjian juga memuat memuat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak atau lebih dimana didalamnya mencakup bagian utama yang memastikan kejelasan dan keabsahan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Terkait dengan pertanyaan bapak, bagaimana perjanjian itu menjadi sah apabila perjanjian kedua belah pihak memenuhi empat syarat utama berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu : adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, objek atau hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian, serta sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau ketertiban umum.

Penjelasan tentang keempat syarat sah perjanjian tersebut diatas sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata adalah :

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri tanpa paksaan, penipuan atau kekhilafan
2. Para Pihak harus cakap secara hukum artinya minimal telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan (perwalian).
3. Hal/objek yang diperjanjikan harus jelas, spesifik atau setidaknya dapat ditentukan jenis dan jumlahnya pada saat perjanjian dibuat, objek ini bisa berupa barang berwujud atau jasa.
4. Sebab atau tujuan perjanjian harus halal, tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral dan ketertiban umum.

Berdasarkan berbagai pendapat pakar hukum, syarat pertama dan kedua dikategorikan sebagai syarat subyektif karena menyangkut pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat objektif karena menyangkut pihak yang mengadakan perjanjian. Bila syarat subjektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat dikategorikan batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

Untuk memperkuat perjanjian biasanya ditandatangani oleh para pihak dan dapat dilengkapi dengan materai sesuai ketentuan hukum agar memiliki kekutan pembuktian yang lebih kuat.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum antara pihak-phak yang membuat.

 Demikian jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan bapak, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, kami sarankan untuk berkonsultasi langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Pagi Bu Ratna,

Terima kasih telah berkunjung ke laman website JDIH Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara

Terkait dengan pertanyaan ibu melalui laman website kami, apa yang dimaksud dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan apa saja bentuk perlindungannya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Hak Asasi Manusia kami tidak menemukan definisi spesisifik mengenai arti perlindungan hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan hanya memberikan definisi mengenai arti Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang menyebutkan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Perlindungan mempunyai arti 1 tempat berlindung; 2 hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Perlindungan Hak Asasi Manusia dapat diartikan adalah suatu tempat berlindung atau suatu perbuatan untuk melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang individu, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, etnis atau status social dengan tujuan untuk tercapainya kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .

Sedangkan mengenai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tersirat didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang mengamanatkan pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM sebagai tempat untuk melaporkan dan memproses apabila diduga terjadi pelanggaran HAM serta melibatkan peran serta Masyarakat dalam penegakan HAM baik secara individu maupun berkelompok melalui Lembaga Swadaya Masyarakat,

Demikian jawaban dari kami terkait dengan apa yang dimaksud dengan perlindungan HAM dan apa saja bentuk perlindungan HAM di Indonesia, seperti yang ibu tanyakan melalui laman website JDIH, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Selamat Pagi Ibu Halimah, terima kasih telah mengakses website JDIH Bagian Hukum Setkab Kutai Kartanegara.

Terkait pertanyaan Ibu mengenai pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor lain yang akan berbelok kanan namun menyalakan lampu sein kiri, tentunya prilaku pengendara seperti itu dapat membahayakan pengemudi kendaraan bermotor lain di jalan, akan tetapi hal tersebut sering ditemukan, bagaimana jika terjadi demikian?

Menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pengemudi kendaraan bermotor yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas didepan, disamping dan dibelakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.

Selain itu dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak kesamping wajib mengamati situasi lalu lintas didepan, disamping, dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat.

Didalam Pasal 112 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa dalam memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah pada saat pengemudi akan berbelok atau berbalik arah, pindah lajur atau bergerak kesamping harus sesuai dengan arah kemana si pengemudi akan bergerak, namun dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Wajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai :

1. Biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apapun;
2. Menurut keadaan yang ada, sebagaimana mestinya.

Pengemudi kendaraan bermotor yang akan berbelok kekanan namun menyalakan lampu sein ke kiri merupakan suatu perbuatan yang tidak wajar dan dapat membuat pengemudi lain menjadi ragu, selain itu dapat membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas.

Perbuatan tersebut dapat diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,-.

Pasal 283 berbunyi:

 “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dijalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,- “

Tindakan atau prilaku pengendara seperti ini dianggap membahayakan karena bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu penting bagi pengendara untuk lebih berhati-hati dan memahami aturan berkendara, selain penegakan hukum, pendidikan berlalu lintas dan kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk mencegah pelanggaran serupa.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan ibu, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Assalamualaikum Wr Wb

Selamat siang Ibu Ira, terima kasih telah berkunjung dan mengakses melaui website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk menjawab pertanyaan yang Ibu Ira sampaikan terkait apakah tindakan catcalling (siulan,komentar bernuansa seksual, gesture atau ucapan tidak senonoh di ruang publik) dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pelakunya dapat kami jelaskan dibawah ini.

Catcalling adalah tindakan pelecehan seksual secara verbal atau nonverbal yang dilakukan tanpa persetujuan korban, seperti :

• Siulan bernada seksual
• Komentar tentang tubuh atau penampilan korban
• Panggilan bernuansa seksual
• Isyarat atau suara yang mengandung makna seksual.

Catcalling umumnya terjadi diruang publik dan menimbulkan rasa tidak nyaman, aman serta merendahkan martabat korban, banyak yang bilang itu hanya godaan saja, jangan dibawa perasaan, padahal kenyataannya komentar-komentar seperti itu bisa meninggalkan trauma yang dan bertahan bertahun-tahun dan pelecehan verbal jadi salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi tapi sering juga dianggap remeh.

Dampak psikologis dari kekerasan seksual verbal begitu serius walaupun sering kali tidak terlihat secara langsung. Korban dapat megalami kecemasan, depresi, dan rasa rendah diri akibat perlakuan yang mereka terima, mulai rasa takut keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain bisa berkembang sebagai akibat dari pengalaman pelecehan ini. Dalam banyak kasus perempuan merasa terjebak dalam situasi dimana mereka harus terus menerus waspada terhadap liungkungan sekitar mereka.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya, dari survey yang dilakukan 174 penyintas di 29 kota dan 79 perguruan tinggi, ditemukan banyak perempuan yang mengalami catcalling di lingkungan publik seperti pasar, terminal dan kampus.

Ancaman hukuman dan sanksi bagi pelaku catcalling sebagaimana diatur dalam :

• Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena plecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pelaku pelecehan seksual nonfifsik dipidana penjara paling 4(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
• Dalam KUHP jika dilakukan dimuka umum dan melanggar kesusilaan, catcalling dapat pula dikenakan pasal kesusilaan, meskipun KUHP tidak menyebut catcalling secara eksplisit.
• Undang_undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika catcalling dilakukan secara online melalui media sosial, pesan elektronik, komentar daring bernuansa seksual, maka dapat dikenakan UU ITE terkait muatan melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) UU ITE setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yanhg memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Korban dari catcalling memiliki hak atas perindungan hukum, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis sehingga bagi korban disarankan agar dapat mengumpulkan bukti (rekaman, saksi dan pesan), melapor ke kepolisian, UPPA atau lembaga pendamping korban dan mengajukan pendampingan hukum agar hak korban terpenuhi.

Demikian jawaban dan penjelasan dari kami terkait apakah tindakan catcalling (siulan,komentar bernuansa seksual, gesture atau ucapan tidak senonoh di ruang publik) dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pelakunya, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Tim Pengasuh.

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Assalamualaikum

  Pagi Pak M. Thoriq

  Terima kasih telah berkunjung dan mengakses melalui website JDIH Bagian Hukum Setkab Kukar.

  Bahwa Pertanyaan yang saudara berikan melalui laman website kami terkait sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil apabila tidak melaporkan perkawinan dan tidak melaporkan perceraian selama bekerja di Pemerintahan?

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu diantaranya tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat”.

Bahwa saat ini mengenai hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Dimana mengenai Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41

  Bahwa jenis hukuman disiplin berat  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4), yakni :

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
2. Pembebasan dari jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Berdasarkan hal tersebut diatas menjawab pertanyaan saudara, Hukuman disiplin atau pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perkawinan dan tidak melaporkan perceraian selama bekerja di Pemerintahan tersebut dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

  Demikian jawaban dari kami terkait dengan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditanyakan oleh saudara, semoga bermanfaat dan terima kasih.  

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Selamat Pagi Ibu Amel.

Terima kasih sudah mengakses dan menyampaikan konsultasi hukum, atas pertanyaan yang anda sampaikan melalui laman elektronik JDIH kami.

Sebelum menjawab pertanyaan Saudara, didalam peraturan kepegawaian tidak dikenal istilah pemecatan melainkan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan:

Ayat (3)

”Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN dilakukan apabila:

1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. meninggal dunia;
3. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanj ian kerja;
4. terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;
6. tidak berkinerja;
7. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
8. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
9. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/ atau
10. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (4)

Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.

Berdasarkan pertanyaan yang Anda ajukan Ibu A diberhentikan karena telah melakukan pelanggaran disiplin maka kami  artikan bahwa Ibu A telah melakukan pelanggaran disiplin Tingkat berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (3) huruf g UU ASN, sehingga pemberhentiannya merupakan pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) UU ASN.

Terkait Pertanyaan anda terkait Apakah Bupati Kabupaten Z berwenang dalam memecat/melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Ibu A yang saat itu menjabat pada sebagai Kepala Bidang pada OPD di Kabupaten Z, karena tidak Saudara jelaskan Ibu A dalam menjabat tersebut sebelumnya telah melakukan mutasi status kepegawaian  ke Kabupaten Z atau tidak, maka kami asumsikan Ibu A dalam menduduki Jabatan sebelumnya telah melakukan mutasi status kepegawaian  kepada Kabupaten Z.

Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) UU ASN jo Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

1. menteri di kementerian;
2. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
3. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
4. gubernur di provinsi; dan
5. bupati/walikota di kabupaten/kota

Lebih lanjut di dalam PP 94/2021 tentang Disiplin PNS dalam Pasal 37 ayat (1) dinyatakan:

 Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum. 

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c PP 94/2021 mengatur mengenai kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat yang salah satunya tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Menjawab pertanyaan Saudara, berdasarkan hal tersebut diatas mengingat jabatan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Ibu A, maka Bupati Kabupaten Z berwenang untuk melakukan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri kepada Ibu A karena mempunyai kewenangan yang didelegasikan oleh Presiden untuk melakukan pemberhentian PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU ASN jo Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 18 ayat (3) huruf c PP 94/2021

Demikian Jawaban dari kami terkait pertanyaan ibu sebagaimana disampaikan diatas, semoga bermanfaat.

Hormat Kami,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Pagi Bapak Rahmatulah,

Demonstrasi (Demo / Unjuk rasa) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Demonstrasi pada dasarnya tidak dilarang, bahkan dilindungi oleh undang-undang, namun perlu memperhatikan beberapa hal-hal agar tidak melanggar hukum.

Salah satu ketentuan yang mengatur demonstrasi adalah UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang ini, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum

Demonstrasi diperbolehkan jika  dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum. Tempat-tempat  yang tidak diperbolehkan/terlarang dijadikan tempat Demonstrasi adalah  lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional. Kegiatan Demonstrasi juga  tidak boleh dilakukan pada hari besar nasional, tidak mengganggu kepentingan umum dan setiap kegiatan demonstrasi juga harus mendapat izin dari pihak kepolisian.

Demonstrasi yang dilarang adalah Demonstrasi yang bersifat anarkis, menyebar kebencian dan permusuhan, di tempat-tempat yang terlarang ,atau Demonstrasi tanpa pemberitahuan dan di luar waktu yang di tentukan.

Jadi dapat di simpulkan bahwa Demonstrasi di perbolehkan dan dilindungi oleh Undang-undang, namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku, karena setiap demonstrasi yang melanggar aturan dan menggangu kepentingan umum akan disanksi hukum.

Demikan penjelasan kami, semoga bermanfaat, terima kasih

Hormat Kami,

Tim Pengasuh

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.

Artikel jawaban pada jdih.kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Pagi Pak Mihrab, 

Terima kasih telah berkunjung dan mengakses melalui website JDIH Bagian Hukum Setkab Kukar.

Sebelum menjawab pertanyaan saudara terkait sanksi Pidana bagi pembalakan liar atau illegal logging di Indonesia, perlu kami jelaskan pengertian dari Pembalakan liar atau illegal logging.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa pengertian dari Pembalakan liar atau illegal logging adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, dimana menurut pemahaman kami kegiatan pembalakan liar itu dimulai dari kegiatan penebangan, pemuatan/pengangkutan, kepemilikan/penguasaan, peredaran/penjualan maupun pembelian.

Terhadap pelaku pembalakan liar atau illegal logging dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda yang cukup berat, sebagaimana ancaman pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pelaku pembalakan liar atau illegal logging dapat dihukum dengan pidana penjara dan denda sebagai berikut:

A. Terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin

1. Pasal 82 ayat (1), (2) dan ayat (3) :

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

1. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
2. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Korporasi yang :

1. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
2. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
3. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) :

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4)  Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

B. Terhadap pelaku pemuatan/pengangkutan, kepemilikan/penguasaan hasil penebangan tanpa izin

1. Pasal 83 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) :

    (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja :

1. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
2. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
3. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2)  Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

1. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
3. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Korporasi yang :

1. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
2. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
3. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

C. Terhadap pengedar/penjual atau pembeli hasil pembalakan liar

1. Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja :

1. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
2. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun serta pidana denda paling banyak kategori IV (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana)

(2) Korporasi yang:

1. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
2. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana)

2. Pasal 87 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) :

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

1. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
2. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
3. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya :

1. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
2. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
3. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori III (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana).

(4)  Korporasi yang :

1. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
2. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
3. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII (berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai berikut :

1. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 :

(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 :

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 :

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

4. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 :

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
2. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
3. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku gunamenghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

5. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 :

Pertanggunglawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.

6. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 :

Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

7. Pasal II ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 :

(1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal subjek hukum yang diatur merupakan:

1. orang perseorangan, pidana denda yang diancamkan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II;
2. Korporasi, pidana denda yang diancamkan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori V;
3. orang perseorangan dan/ atau Korporasi:

Dengan Tindak Pidana yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan finansial, jika dilakukan oleh:

1. Orang perseorangan, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori IV; atau
2. Korporasi, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VIII.

Dengan Tindak Pidana yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan finansial, jika dilakukan oleh:

1. orang perseorangan, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III; atau
2. Korporasi, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori V.

8. Pasal VII Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)  Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi.

(2) Pertanggungjawaban Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.

Demikian jawaban dari kami terkait dengan sanksi Pidana bagi pelaku pembalakan liar atau illegal logging di Indonesia sebagaimana ditanyakan oleh saudara, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Hormat Kami,

Tim Pengasuh 

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Pagi Ibu Virnita.

Kami sangat apresiasi atas kunjungan ibu pada laman JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pertanyaan yang ibu sampaikan.

Ya, seorang ASN diperbolehkan untuk mengajukan pensiun dini yang di sebut Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri.

Pengajuan Pensiun Dini/Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri harus memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dam PP No. 66 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya:

• Pasal 50: (1) Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi: a. atas permintaan sendiri; dan b. tidak atas permintaan sendiri. (2) Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila Pegawai ASN mengundurkan diri.
• Pasal 54 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya:

• Pasal 231: (1) Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan permohonan pensiun secara sukarela sebelum mencapai batas usia pensiun. (2) Permohonan pensiun secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
• Pasal 232: (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pensiun secara sukarela harus memenuhi syarat: a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; dan b. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
• Pasal 233: (1) Pegawai Negeri Sipil yang pensiun secara sukarela berhak menerima pensiun. (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Pasal 234: (1) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pensiun secara sukarela harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian memverifikasi dan memproses permohonan pensiun secara sukarela.
• Pasal 235: (1) Keputusan tentang pemberian pensiun secara sukarela ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Keputusan tentang pemberian pensiun secara sukarela dapat diajukan banding kepada Menteri.

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya:

• Pasal 3: (1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan karena: a. mencapai batas usia pensiun; b. permintaan sendiri; c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani; d. meninggal dunia; e. perampingan organisasi; f. pelanggaran disiplin; g. tidak memenuhi syarat jabatan; atau h. keputusan instansi yang berwenang.
• Pasal 4: (1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan atas permintaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2) Permintaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
• Pasal 5: (1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilakukan apabila: a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; dan b. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

Dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan pensiun dini ASN antara lain:

1. Surat Permohonan Pensiun Dini dari ASN bersangkutan dan Surat persetujuan dari pimpinan Unit Kerja.
2. Fotokopi SK CPNS dan SK PNS
3. Fotokopi SK Pangkat Terakhir
4. Daftar Riwayat Pekeraan
5. Fotokopi Kartu Pegawai
6. Surat Keterangan Tidak Sedang dalam Proses Hukum
7. Dokumen Keluarga (KK, akta nikah, akta kelahiran anak, dll.)
8. Fotokopi KTP, NPWP, dan Buku Tabungan
9. Surat Pernyataan alamat menetap setelah pensiun yang disahkan oleh Kecamatan.
10. Pas Foto Terbaru.

Demikian jawaban dari kami, semoga informasi ini membantu. Terima Kasih.

Salam Hormat,

Tim Pengasuh

Penyataan Penyangkalan Disclamair:

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Pagi Pak Winarto, kami sangat mengapresiasi atas kunjungan dan konsultasi yang bapak sampaikan pada laman jdih.kukarkab.go.id.

Sehubungan dengan konsultasi yang bapak sampaikan, sebagai berikut.

Sumpah Pocong merupakan tradisi beberapa Masyarakat di Indonesia dalam menyelesaikan masalah dan masih sering terjadi dikalangan masyarakat yang memeluk agama Islam. Sumpah Pocong , sumpah tersebut sudah kental dalam pikiran masyarakat dan cukup menakuti Masyarakat karena diyakini membawa dampak langsung terhadap pihak yang mengucapkannya. Namun ketentuan hukum acara, Sumpah Pocong tidak memiliki  ketentuan secara khusus dan tidak ada penjelasan bahwa sumpah pocong termasuk dalam salah satu alat bukti

Di Indonesia, sumpah memang diakui sebagai alat bukti dalam peradilan perdata. Alat bukti sumpah ini diatur dalam pasal 177 jo pasal 155 dan 156 HIR.

Sumpah merupakan alat bukti paling akhir selain alat-alat bukti lainnya yaitu alat bukti surat/tulisan, saksi, persangkaan-persangkaan, dan pengakuan (pasal 164 HIR). Sumpah dalam HIR berbeda dengan sumpah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.  Sumpah dalam peradilan perdata adalah di mana sebelumnya ada suatu keterangan yang diucapkan oleh salah satu pihak, dan keterangan tersebut kemudian diperkuat dengan sumpah. Sumpah ini diucapkan di depan hakim yang mengadili perkara.

Jenis-jenis sumpah yang diterima sebagai alat bukti dalam peradilan perdata sendiri adalah:

1. Sumpah suppletoir(pasal 155 HIR) atau sumpah tambahan yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara. Tujuannya untuk melengkapi bukti yang telah ada di tangan salah satu pihak.
2. Sumpah decisioir(pasal 156 HIR) atau sumpah pemutus atau sumpah mimbar atau sumpah penentu yaitu sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan. Sumpah ini dilakukan pada saat salah satu pihak yang berperkara mohon kepada hakim agar pihak lawan diperintahkan untuk melakukan sumpah meskipun tidak ada pembuktian sama sekali.

Jadi, Sumpah pocong sendiri, tidak dikenal dalam peradilan perdata.dan tidak dikenal dalam sistem Peradilan Indonesia. Akan tetapi, apabila ternyata hakim yakin dan menerima sumpah pocong sebagai sumpah pemutus, maka hal ini dapat dilakukan. Hal ini karena dalam sistem pembuktian hukum acara perdata kita mengakui keyakinan hakim sebagai unsur yang menentukan dalam pembuktian.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, Jika anda kurang puas dengan jawaban ini, silakan berkonsultasi lebih lanjut  Website kami. Terima Kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Selamat Pagi Ibu Virnita.

Kami sangat mengapresiasi atas kunjungan anda pada website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemanfaatannya.

Terima kasih atas pertanyaan saudara,

Menjawab pertanyaan Saudara, apabila meninjau Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen”, maka kesempatan menjadi dosen terbuka bagi siapa saja yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai, termasuk PNS pada Kementerian atau Pemerintah Daerah yang merangkap menjadi dosen di perguruan tinggi swasta.

Akan tetapi berdasarkan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta, yang mengatur mengenai pemberian Nomor Induk Dosen Nasional bagi Dosen Tetap baik di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang mengakibatkan Dosen tetap dapat diangkat dalam pangkat/golongan sesuai atau setara dengan jenjang pangkat/golongan dosen PNS dan juga memperhatikan Permenristekdikti No.91 Tahun 2017 Tentang Perpindahan Dosen Dan Ahli Tugas PNS Nondosen menjadi Dosen, yang mengatur bahwa syarat diangkat menjadi dosen tetap di PTS adalah tidak terikat sebagai dosen PNS atau dosen tetap non-PNS di Perguruan tinggi maupun pegawai di lembaga lain, maka menurut pemahaman kami terhadap PNS di lingkup kementerian atau pemerintah daerah dapat merangkat menjadi dosen swasta akan tetapi tidak berstatus sebagai Dosen Tetap.

Selain itu sebagai seorang PNS, maka seorang PNS yang ingin merangkap sebagai dosen harus memperhatikan mengenai kewajiban dan larangan seorang PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana meskipun berdasarkan aturan tersebut tidak secara eksplisit melarang PNS menjadi Dosen Swasta, akan tetapi seorang PNS yang merangkap sebagai dosen swasta agar mentaati kewajiban dan larangan yang ada, antara lain:

1. Mendapat izin dari atasan langsung
2. Tidak mengganggu tugas pokok PNS
3. Tidak mengunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi
4. Tidak ada konflik kepentingan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai PNS

Terhadap PNS yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar larangan, dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan beberapa kemungkinan Hukuman Displin/sanksi yang dapat di kenakan, antara lain:

1. Hukuman Disiplin Ringan yang diatur dalam Pasal 9, salah satu contoh ASN diberikan Sanksi Teguran Tertulis apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 s/d 6 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. Hukuman Disiplin Sedang yang diatur dalam Pasal 10, salah satu contoh ASN diberikan Sanksi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama 6 bulan apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 s/d 13 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
3. Hukuman Disiplin Berat yang diatur dalam Pasal 11, salah satu contoh ASN diberikan Sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 s/d 24 hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Hormat Kami,

Tim Pengasuh.

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Halo KUSUMA AJI,

Terima kasih sudah mengakses Website JDIH Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami sangat mengapresiasi konsultasi hukum yang anda sampaikan.

Bahwa menjawab pertanyaan anda mengenai “perbup berapa tentang honorarium/insentif untuk bidan sebagai nakes Desa”, terkait honorarium/insentif untuk bidan sebagai nakes (tenaga Kesehatan) Desa sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati, mengingat Desa mempunyai kewenangan dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga Pemerintah Desa dapat menganggarkan besaran honorarium/insentif untuk Bidan sebagai Nakes Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Sebagai tambahan informasi saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2023 telah mempunyai program “Satu Desa Satu Bidan Satu Perawat”. Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan dibidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan Masyarakat Desa dan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan cara menyerap tenaga kerja lokal yang kualifikasi pendidikan dan kemampuan memenuhi kompetensi sebagai bidan dan perawat.

Guna memaksimalkan pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan bantuan kepada Tenaga Kesehatan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa, Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Penerima Bantuan Khusus Desa untuk RT, Pos Pelayanan Terpadu, Tenaga Kesehatan, Listrik Desa, Sarana dan Prasarana Desa serta Lomba Desa.

Demikian Jawaban dari kami terkait dengan honorarium/insentif untuk bidan sebagai nakes Desa sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Salam Hormat

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Assalamualaikum Pak Darmawan,

Selamat pagi, terima kasih telah berkunjung ke laman website JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Terkait dengan pertanyaan bapak melalui laman website kami, mengenai "saya seorang seniman (lukis), bagaimanakah cara saya untuk memperoleh hak cipta dan apa manfaatnya, mohon penjelasan?"

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur pada Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan yang dimaksud ciptaan dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta disebutkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan UU Hak Cipta, terdapat pengklasifikasian mengenai ciptaan, yakni ciptaan yang dilindungi (Pasal 40 ayat (1))  dan tidak dilindungi (Pasal 41), dimana apabila dikaitkan dengan profesi dan ciptaan yang Saudara hasilkan berupa lukisan, maka ciptaan yang saudara hasilkan menurut UU Hak Cipta merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f yang menyebutkan “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:  f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.;

Sedangkan mengenai maksud pelindungan terhadap ciptaan yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) diatas (termasuk lukisan yang Saudara ciptakan), disebutkan dalam ayat (3)nya yang menyebutkan “Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.”

Mengenai manfaat dari Hak Cipta itu sendiri berdasarkan UU Hak Cipta adalah dimaksudkan untuk melindungi karya yang telah diciptakan, yang juga menimbulkan hak ekslusif yakni hak moral dan hak ekonomi yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU Hak Cipta.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas menjawab pertanyaan Saudara dapat kami simpulkan bahwa karya seni Lukis adalah hak cipta lahir secara otomatis sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan langsung menimbulkan manfaat hak moral dan hak ekonomi, sehingga terhadap ciptaan Saudara dalam bentuk lukisan pada dasarnya tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan hak cipta.  

Akan tetapi pendaftaran hak cipta tetap bisa dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum agar memiliki bukti resmi jika suatu saat ada sengketa, dimana mengenai syarat dan tata caranya dapat saudara temukan dalam website DJKN Kementerian Hukum dengan Alamat https://e-hakcipta.dgip.go.id/auth/login?url=/

Demikian jawaban dari kami terkait dengan pertanyaan saudara, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam Hormat,

TIM PENGASUH

Seluruh informasi hukum yang ada di website jdih.kukarkab.go.id disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan jasa penasehat hukum profesional.

Pernyataan Penyangkalan :

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam kukarkab.go.id adalah bersifat teoritis, umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap maupun ditafsirkan sebagai suatu nasihat hukum dan tidak dapat pula dijadikan bukti dalam suatu proses peradilan, baik di pengadilan, lembaga arbitrase manapun, maupun luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada proses peradilan lainnya.
• Dengan mengirimkan pertanyaan anda, anda sadar bahwa tidak ada hubungan dengan kami pengelola website kukarkab.go.id, dan setuju untuk tidak bergantung pada informasi yang disediakan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum profesional.
• Pada dasarnya kukarkab.go.id tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang anda hadapi, anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum profesional yang kompeten.
• kukarkab.go.id tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam jdih.kukarkab.go.id.
• kukarkab.go.id berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban pada kukarkab.go.id mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban jdih.kukarkab.go.id untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.