Proses SK (10)

Nomor SK Tentang Status
299/SK-BUP/HK/2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2024
Keterangan:
Sudah bisa diambil pada Bagian Hukum
Terbit
298/SK-BUP/HK/2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Tahun 2024
Keterangan:
Sudah bisa diambil pada Bagian Hukum
Terbit
297/SK-BUP/HK/2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penetapan Satus Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2024
Keterangan:
Sudah bisa diambil pada Bagian Hukum
Terbit
294/SK-BUP/HK/2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024
Keterangan:
Sudah bisa diambil pada Bagian Hukum
Terbit
293/SK-BUP/HK/2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024
Keterangan:
Sudah bisa diambil pada Bagian Hukum
Terbit
292/SK-BUP/HK/2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Perternakan Tahun 2024
Keterangan:
Sudah bisa diambil pada Bagian Hukum
Terbit
291/SK-BUP/HK/2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024
Keterangan:
Sudah bisa diambil pada Bagian Hukum
Terbit
287/SK-BUP/HK/2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Tenggarong Seberang Tahun 2024
Keterangan:
Sudah bisa diambil pada Bagian Hukum
Terbit
286/SK-BUP/HK/2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Loa Kulu Tahun 2024
Keterangan:
Sudah bisa diambil pada Bagian Hukum
Terbit
285/SK-BUP/HK/2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Keterangan:
Sudah bisa diambil pada Bagian Hukum
Terbit